Pertama Kali, AS Bakal Kirim Bantuan Militer untuk Taiwan

Tentara melaporkan rencana mereka untuk latihan militer tembakan langsung di Pingtung, Taiwan. Foto: Ann Wang/REUTERS

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyetujui pembentukan anggaran guna mendanai pengiriman bantuan militer untuk pertama kalinya kepada Taiwan.

Nantinya, pengiriman bantuan militer tersebut akan dilaksanakan melalui program yang biasanya hanya diperuntukkan bagi negara-negara berdaulat saja.

Meski sudah dipimpin oleh pemerintahan demokratisnya sendiri sejak 2013, tetapi sampai sekarang Taiwan masih diklaim sebagai bagian dari kedaulatan China.

Informasi pengiriman bantuan militer ini tercantum dalam surat pemberitahuan dari Kementerian Luar Negeri AS kepada Kongres yang ditinjau CNN, pada Selasa (30/8).

Dikatakan bahwa bantuan militer ini adalah bagian dari program Foreign Military Financing (FMF) milik Kementerian Luar Negeri AS, yang ditaksir jumlahnya senilai USD 80 juta (Rp 1,2 triliun). Jumlah tersebut akan dibayar oleh para wajib pajak AS.

Pesawat Mirage 2000-5 Angkatan Udara Taiwan bersiap untuk mendarat di Pangkalan Udara Hsinchu di Hsinchu, Taiwan, Senin (10/4/2023). Foto: I-Hwa Cheng/REUTERS

Program FMF ini akan memberikan bantuan militer berupa hibah yang dibayarkan oleh para wajib pajak AS, kepada Taiwan untuk melakukan transaksi itu.

"FMF akan digunakan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan melalui kemampuan pertahanan gabungan dan gabungan serta meningkatkan kesadaran domain maritim dan kemampuan keamanan maritim," bunyi pemberitahuan tersebut.

Terpisah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS membenarkan pengiriman bantuan militer bersejarah ini.

"Konsisten dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan kebijakan satu China yang telah lama berlaku — yang tidak berubah, Amerika Serikat menyediakan barang-barang dan layanan pertahanan yang diperlukan untuk memungkinkan Taiwan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai," ujar juru bicara itu.

CM-11 Brave Tiger menembak saat latihan militer live-fire di Pingtung, Taiwan. Foto: Ann Wang/REUTERS

"Amerika Serikat memiliki kepentingan yang teguh dalam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, yang sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran regional dan global," sambung dia.

Kebijakan baru ini sesuai dengan UU tentang Peningkatan Ketahanan Taiwan yang disahkan Washington tahun lalu. Di bawah aturan itu, pemerintah AS diberi wewenang untuk membelanjakan hingga USD 2 miliar (Rp 30,5 triliun) per tahunnya dalam bentuk bantuan hibah ke Taiwan pada periode 2023 hingga 2027.

Menurut surat pemberitahuan kepada Kongres, transaksi ini dapat mencakup berbagai kemampuan militer. Di antaranya adalah sistem pertahanan udara, pertahanan rudal balistik, pertahanan siber, drone, pelatihan militer, alat pelindung diri, dan amunisi.

Namun, pengiriman bantuan hibah tersebut kemungkinan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat — bisa jadi hingga bertahun-tahun.

Sebab, bantuan militer ini akan digabungkan ke dalam pembelian peralatan militer di masa depan oleh Kementerian Pertahanan AS (Pentagon).