Pertanyaan Tes ASN Pegawai KPK yang Bikin Heran: Kapan Nikah hingga Lepas Jilbab
PerbesarTes Wawasan Kebangsaan (TWK) membuat 75 pegawai KPK dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi ASN.
Tes ini menjadi sorotan, sebab sejumlah pertanyaan di dalam tes dinilai melenceng dan tak sesuai tugas-tugas di KPK.
Tak ayal, tes itu dituding menjadi alat untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu.
Pertanyaan soal Ucapan Natal
Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengaku dapat pertanyaan "apakah pernah mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain?"
Menurut Yudi, ucapan selamat kepada pegawai KPK yang merayakan hari raya, merupakan hal yang lumrah. Sehingga ia heran mengapa muncul pertanyaan semacam itu.
"Saya pikir seharusnya pewawancara sudah mendapatkan informasi bahwa di KPK mengucapkan selamat hari raya kepada rekannya yang merayakan merupakan hal biasa baik secara langsung maupun melalui grup WA," kata Yudi.
Sebagai seorang Muslim, Yudi menilai hal itu tak menjadi halangan baginya untuk tetap menjunjung sikap toleransi antarumat beragama. Sikap tersebut, kata Yudi, juga dilakukan istrinya. Ia pun beberapa kali mengajak istri menghadiri sejumlah acara perayaan hari raya umat agama lain di KPK.
Tak hanya hadir, Yudi bahkan dipercaya untuk menyampaikan sambutan dalam acara hari raya umat agama lain yang digelar di KPK.
"Saya sendiri yang Muslim bukan hanya memberi ucapan selamat hari raya kepada agama lain, tapi ketika acara natal bersama pegawai di kantor KPK hadir memberi sambutan langsung selaku Ketua WP. Bahkan istri saya yang berjilbab pun pernah saya ajak dan kami disambut dengan hangat oleh kawan-kawan yang merayakan," ujar Yudi.
"Pada saat pandemi pun, perayaan Natal tetap diadakan di KPK dengan virtual dan saya pun juga memberikan sambutan," lanjutnya
ia menegaskan toleransi agama dianut seluruh pegawai KPK sejak lama. Sehingga ia memastikan isu-isu radikal yang berkembang di luar terkait sejumlah pegawai KPK, khususnya yang beragama Islam, adalah tidak benar.
"Saya sampaikan kepada pewancara yang intinya bahwa di KPK kami walau beda agama tetap bisa kerja sama dalam memberantas korupsi. Jadi isu-isu radikal dan Taliban di luaran hanya isapan jempol," tegas Yudi.
Pertanyaan Kapan Nikah hingga Jilbab
Sementara seorang pegawai KPK yang ikut tes tersebut tetapi tak mau disebutkan namanya, menyatakan ada beberapa pertanyaan lain yang mencolok.
Pertanyaan macam "sudah umur segini, kok, belum menikah?" hingga "salat subuhnya pakai qunut?" disebut muncul dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Adapun pegawai KPK lainnya, mengaku beberapa pertanyaan malah menyasar kehidupan pribadi hingga agama yang dianut. Bahkan perihal jilbab pun turut dipertanyakan.
"Ditanya bersedia enggak, lepas jilbab. Pas jawab enggak bersedia, dibilang berarti lebih mentingin pribadi daripada bangsa negara. Apa hubungannya kerudung sama kebutuhan bangsa negara," ujar pegawai tersebut.
Sedangkan mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, menilai pertanyaan-pertanyaan dalam tes tidak pantas untuk digolongkan sebagai tes wawasan kebangsaan.
Sebab ia menilai mayoritas isinya hanya menyinggung seputar permasalahan pribadi seseorang yang seharusnya tidak masuk jadi bahan pertanyaan untuk tes semacam itu.
Ia mendapat informasi beberapa pertanyaan yang diajukan kepada para pegawai KPK dalam tes tersebut seperti:
1. Kenapa belum menikah?
2. Apakah masih punya hasrat?
3. Bersedia tidak jadi istri kedua?
4. Kalau pacaran ngapain aja?
Febri menilai kumpulan pertanyaan itu terlalu sensitif dan tak patut disebut sebagai pertanyaan yang termasuk dalam wawasan kebangsaan.
"Kalaulah benar pertanyaan itu diajukan pewawancara pada Pegawai KPK saat tes wawasan kebangsaan, sungguh saya kehabisan kata-kata dan bingung apa sebenarnya yang dituju dan apa makna wawasan kebangsaan," kata Febri
Atas dasar itu, Febri meminta KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kemenpan RB dapat menjelaskan secara gamblang isi dan siapa pembuat tes tersebut kepada masyarakat umum.
"Demi transparansi, soal dan kertas kerja TWK tersebut harusnya dibuka. Semoga ada penjelasan yang lengkap dari KPK, BKN atau Kemenpan tentang hal ini," ucapnya.
Mesin Korupsi Makin Canggih
Sementara itu eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, menilai tes ASN sebagai rangkaian panjang pembunuhan KPK. Melihat kondisi KPK saat ini, Busyro menilai serangan koruptor yang berkolaborasi dengan buzzer politik semakin canggih.
"Nilai kebangsaan bukan saja terancam, tapi terus digerus mesin korupsi yang semakin canggih dengan menggunakan kekuatan imperium buzzer politik," ujar Busyro dalam diskusi virtual pada Jumat (7/5).
Busyro menyebut, kekuatan imperium buzzer politik tersebut sudah terlihat ketika KPK diserang isu taliban. Ia menduga isu itu sengaja dimunculkan para buzzer yang bekerja sama dengan para koruptor.
Padahal selama menjadi pimpinan KPK, Busyro bersaksi tidak ada fanatisme agama yang khusus di kalangan para pegawai.
"Kalau tadi saya katakan ada militan taliban, kuat dugaan itu program imperium buzzer. Dan saya bersaksi di KPK tidak pernah ada yang namanya fanatisme kelompok agama mana pun," ucap Busyro yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
Kalau 75 Pegawai yang Tak Lolos ASN Dipecat, KPK Innalillahi
Sedangkan peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyebut 75 pegawai yang tak lolos merupakan nyawa yang membuat KPK masih berdenyut meski sudah dilemahkan.
Sehingga apabila 75 pegawai tersebut pada akhirnya dipecat, kata Zainal, KPK bisa dikatakan sudah tiada.
"Kalau kemudian tes wawasan kebangsaan dan menghilangkan 75 orang yang sebenarnya membuat KPK kelihatan masih berdenyut," ucapnya.
"Artinya saya yakin kalau 75 (pegawai) ini dibuang, sama dengan menarik selang pernapasan terakhir yang bisa menambah atau memperpanjang napas sekaratnya KPK. Kalau ini (75 pegawai KPK) dihapus, maka saya bisa katakan terhadap KPK Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji'un," tutupnya.