Pertemuan Menlu BRICS di Brasil Gagal Capai Kesepakatan Bersama

Menlu Sugiono menghadiri BRICS Foreign Minister Meeting (FMM) di Brasil. Foto: Kemlu RI

Pertemuan menlu BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, gagal mencapai kesepakatan. Meski demikian, Brasil yang kini menjadi ketua BRICS tetap mengeluarkan pernyataan yang menentang proteksionisme perdagangan.

Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Sugiono. Indonesia bergabung dengan BRICS sejak 2024 lalu.

Adapun saat menyampaikan keterangan, Brasil mengatakan menlu anggota BRICS menunjukkan kekhawatiran serius terhadap prospek ekonomi global yang terfragmentasi dan melemahnya multilateralisme.

Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengimplementasikan tarif baru. Penetapan tarif baru itu menimbulkan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Namun, Brasil dalam pernyataannya tidak menyebut AS.

Negara anggota BRICS semuanya terdampak tarif dagang baru Trump. BRICS terdiri dari negara pendirinya yaitu Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, dan negara-negara anggota baru seperti Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.

"Para menteri menyuarakan kekhawatiran serius terkait meningkatnya tindakan proteksionis unilateral yang tidak dapat dibenarkan dan tidak konsisten dengan aturan WTO, termasuk peningkatan tarif timbal balik dan tindakan non tarif tanpa pandang bulu," kata pernyataan itu.

Menlu Brasil Mauro Vieira mengatakan kepada jurnalis bahwa para menteri BRICS telah mencapai konsensus terkait isu tarif. Ia kemudian menyebut negara anggota tengah berupaya untuk mencapai pernyataan bersama akhir pada pertemuan puncak di Rio de Janeiro pada Juli mendatang.

Gagalnya Deklarasi Bersama BRICS Tak Terduga

Seorang sumber diplomat mengatakan, kegagalan mencapai deklarasi bersama merupakan peristiwa tak terduga. Namun, masih ada ruang untuk menyelesaikan perbedaan sebelum pertemuan pemimpin BRICS pada Juli mendatang.

Meski demikian, gagalnya deklarasi bersama di level menlu menunjukkan bahwa negara anggota tidak sepakat mengenai sejumlah isu. Mesir dan Etiopia, misalnya. Mereka menolak menerima sejumlah bahasa yang akan digunakan reformasi PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB, yang telah lama jadi aspirasi Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Perbedaan itu menggarisbawahi tantangan yang dihadapi BRICS dengan komposisi barunya yang memiliki pandangan yang bertentangan terkait sejumlah isu.

"Ekspansi memiliki risikonya sendiri. Tentu kita harus bekerja keras untuk mencapai konsensus. Tapi di saat bersamaan, kelompok yang meluas memiliki lebih banyak kekuatan, lebih banyak sumber daya, lebih banyak tempat untuk kerja sama," kata sumber itu.

Diplomat Brasil menekankan pentingnya posisi bersama yang kuat dalam isu utama hambatan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan yang dikecam dalam deklarasi, yang mengutip tarif dan tindakan non tarif seperti penyalahgunaan kebijakan hijau untuk tujuan proteksionis.

"Hal utama bagi BRICS adalah memastikan sistem perdagangan multilateral tidak hancur total," kata seorang diplomat kepada Reuters.