Pertemuan Qatar: AS Tekan dan Kecam Taliban soal Hak Perempuan hingga HAM

Delegasi menghadiri pembicaraan antara pemerintah Afghanistan dan gerilyawan Taliban di Doha, Qatar. Foto: Ibraheem al Omari/REUTERS

Delegasi Amerika Serikat dan Taliban menghadiri pertemuan di Ibu Kota Qatar, Doha, pada Senin (31/7). Dalam pertemuan tertutup ini, AS menekan delegasi Taliban.

Kedua pihak mendiskusikan isu terkait penegakan hak perempuan di Afghanistan dan pencabutan sanksi keuangan terhadap Taliban.

Dikutip dari Reuters, Washington mengkonfirmasi adanya pertemuan tersebut dalam keterangan resmi. Kepada delegasi Taliban, pihaknya menyampaikan kecaman atas situasi pelanggaran hak asasi manusia yang memburuk sejak pengambilalihan kekuasaan.

"Delegasi Amerika juga menyatakan keprihatinan mendalam terkait krisis kemanusiaan dan perlunya untuk terus mendukung organisasi-organisasi bantuan dan badan-badan PBB yang memberikan bantuan," demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.

Utusan Khusus AS untuk Perempuan, Anak Perempuan, dan HAM Afghanistan yang menghadiri pertemuan tersebut, Rina Amiri, dalam postingannya di platform X mengatakan, dirinya telah didesak untuk secara langsung berhadapan dengan Taliban. X adalah nama baru untuk Twitter,

"Kami menyerukan penghapusan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk akses terhadap pendidikan dan pekerjaan; pembebasan para tahanan; dan penghentian hukuman fisik; serta tindakan keras terhadap media dan kebebasan berekspresi," tulis Amiri.

Adapun isu mengenai hak-hak perempuan telah menjadi agenda utama dalam negosiasi mengenai penyaluran bantuan dan pengakuan kedaulatan sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.

Mahasiswa perempuan Afghanistan dihentikan oleh petugas keamanan Taliban yang berdiri di samping sebuah universitas di Kabul, Afghanistan. Foto: Wakil Kohsar/AFP

Seolah melanggar janjinya yang disebut hendak bersikap lebih lunak di pemerintahannya kali ini, Taliban justru memberlakukan berbagai kebijakan yang mengucilkan kaum perempuan dari masyarakat.

Taliban mulai melarang anak perempuan dan mahasiswi Afghanistan bersekolah, melarang mereka bepergian tanpa didampingi oleh laki-laki yang muhrim, hingga menutup salon-salon kecantikan.

Lebih lanjut, pertemuan tertutup yang digelar di Doha ini merupakan salah satu agenda tingkat tertinggi antara pejabat AS dan Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir.

Delegasi dari Washington terdiri dari Amiri dan dipimpin oleh Utusan Khusus AS untuk Afghanistan Thomas West. Sementara itu, dari sisi Taliban delegasi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi.

Terpisah, Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataannya mengatakan delegasinya meliputi wakil-wakil dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral.

Pernyataan tersebut secara singkat menyebut bahwa isu-isu soal HAM telah menjadi agenda pembahasan. Namun, Taliban menggarisbawahi diskusi antara kedua belah pihak untuk mengakhiri pembatasan dan sanksi keuangan.

Pernyataan Afghanistan juga menekankan bahwa jika ingin membangun kepercayaan, maka penting untuk menghapus blacklist dan membebaskan perbankan. Sehingga, kata mereka, warga Afghanistan dapat mengembangkan ekonomi tanpa bantuan negara asing.

Pada gilirannya, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan mereka akan segera membuka diri untuk membahas hal-hal teknis mengenai 'isu stabilisasi ekonomi' di Afghanistan.

Dalam keterangannya Washington mengakui komitmen berkelanjutan Kabul untuk tidak membiarkan Afghanistan digunakan sebagai landasan serangan terhadap AS dan Sekutunya.