Pesan Jokowi Hadapi Corona: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Presiden Joko Widodo melihat beras yang sudah dikemas di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (18/3). Foto: Dok. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Pemerintah memastikan terus bekerja untuk menangani wabah corona (COVID-19) yang kini telah menyebar luas. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja para petugas kesehatan yang terus bekerja hingga hari ini.

"Kita terus bekerja keras bergotong-royong tanpa henti dengan kerendahan hati untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia, serta berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan lainnya)," kata Fadjroel kepada wartawan, Minggu (22/3).

Dia lalu menyampaikan pesan Presiden Jokowi, bahwa komitmen pemerintah adalah keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi.

"Salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), demikian pesan Presiden Joko Widodo dalam kesiagaan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta setiap warganegara Indonesia," kata Fadjroel.

"Arahan strategis Presiden Joko Widodo sudah disampaikan dalam dua kali rapat terbatas (19 dan 20 Maret)," sambungnya.

Fadjroel memaparkan, untuk persiapan sarana kesehatan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas. Mulai dari wisma atlet hingga sejumlah hotel BUMN.

"Pemerintah sudah siap menampung 2.400 pasien di Wisma Atlet Kemayoran, dari 22.200 pasien yang dapat ditampung di 10 tower. Kemudian Pulau Galang, Pulau Sebaru, sejumlah hotel BUMN dan Swasta juga disiapkan, termasuk menyiapkan masker, rapid test, alat pelindung diri, dan lainnya yang diupayakan dari berbagai sumber dan negara," katanya.

Selain itu, dijelaskan Fadjroel, Pemerintah juga menggerakkan semua daya untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak kehidupan sosial-ekonominya.

Sehingga konsumsi dan pendapatan masyarakat terjamin dengan menggencarkan program pemerintah berbentuk bantuan sosial.

"Seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja hingga Dana Desa, serta memperbanyak Padat Karya Tunai dari Kementerian/Lembaga, juga menjamin ketersediaan bahan pokok," ujarnya.

Hal itu menurut Fadjroel agar roda perekonomian di dunia usaha dan masyarakat terus berputar. Saat ini, lanjut dia, pemerintah juga membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter, yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal serta Lembaga Penjamin Simpanan.

"Termasuk merelokasi anggaran untuk aktivitas Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 serta mendorong pencairan APBD Propinsi/Kabupaten/Kota dan anggaran Kementerian/Lembaga sesegera mungkin," kata Fadjroel.