Pesantren Harus Diberitahu Bahaya Corona Sebelum Diizinkan Buka Lagi

Sejumlah petugas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mendata santri Ponpes Syubbanul Wathon Tegalrejo di pos screening COVID-19 Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (22/4) Foto: ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Kemenag telah menerbitkan pedoman protokol kesehatan untuk kegiatan pendidikan pesantren selama penerapan kebijakan new normal di tengah pandemi corona.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR Bukhori Yusuf menanggapi kebijakan Kemenag itu. Kata dia, sebaiknya pemerintah menyerahkan ke pesantren untuk menentukan apakah mereka akan buka atau tidak.

Sebab, kata Bukhori, sejak awal upaya pemerintah dalam menangani virus corona tak maksimal. Misalnya, kebijakan PSBB yang dianggap tak menunjukkan perubahan signifikan.

"Pesantren-pesantren itu menurut saya sih biarkan, dia paling tahu bagaimana mengurus terhadap dirinya mereka dan pemerintah karena memang sejak dar awal sudah dalam penanganannya tidak begitu tepat dan tidak begitu baik," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).

"Kemudian meskipun sudah melakukan PSBB 3 kali atau 4 kali perpanjangan, itu tidak menunjukkan adanya suatu perubahan yang signifikan. Maka pesantren khususnya dan juga sekolah keagamaan biarkanlah mereka berijtihad sesuai dengan lingkungannya. Mereka paling tahu masalah ini," sambung Bukhori.

Namun, kata dia, pengurus pesantren harus diberikan pemahaman terhadap bahaya virus corona. Selain itu, pesantren juga harus taat terhadap protokol kesehatan.

Sejumlah santri berjalan menuju bus untuk dipulangkan ke daerah asal di Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

"Mereka harus disadarkan betul tentang bahaya terhadap wabah ini dan kedua, tingkat penyebaran masih begitu sangat leluasa dan ketiga, ini juga harus taat protokol kesehatan," tuturnya.

Terlebih, politikus PKS itu menyebut, pemerintah saat ini sedang menghadapi dilema untuk menyelamatkan ekonomi atau melawan virus corona hingga tuntas.

"Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi dilema. Dilema pertama sudah lebih dari 3 bulan ini kegiatan ekonomi mikro kita mengalami kendala dan kalau ini dihitung secara materi berapa ratus triliun rupiah yang harus dikorbankan dalam tanda petik, belum lagi adanya PHK," kata Bukhori.

"Di sisi yang lain pemerintah dihadapkan suatu wabah COVID-19 yang tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa ditutup mata di mana sampai hari ini boro-boro kita sudah mengalami satu penurunan, titik puncaknya saja nampaknya belum," tandas Bukhori.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

*****

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.