Petani Tebu Tagih Janji Kenaikan Rendeman Gula dari Perusahaan BUMN

Aksi Demo Petani Tebu di depan Istana Negara (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Setelah berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, sekitar 5.000 petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) melanjutkan aksinya di depan kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

Mereka menuntut agar rendaman gula yang digiling perusahaan BUMN lebih tinggi. Sebab, saat ini rendeman gula dari perusahaan pelat merah tersebut masih rendah sehingga menyebabkan hasil produksi dari petani tebu minim.ken

Sekretaris Jenderal APTRI, Nur Khabsyin, mengaku proses giling tebu tahun ini memberatkan petani karena rendemen sangat rendah, rata-rata 6,5-7,5 persen dengan produksi rata-rata sekitar 60 hingga 70 ton/ hektare. Menurut dia, rendeman rendah karena mesin pabrik gula milik BUMN sudah tua.

"Ini menunjukan bahwa kinerja BUMN tidak profesional. Sebab sejak dulu digembar-gemborkan revitalisasi pabrik gula milik BUMN, tapi tidak ada hasil yang berarti, rendemen tetap saja rendah," kata Khabsyin, di depan Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Khabsyin mengatakan rendeman gula yang digiling di perusahaan swasta bisa mencapai nilai tinggi. Untuk itu, APTRI meminta agar perusahaan BUMN bisa menaikkan rendeman mencapai nilai 8 hingga 8,5 persen.

Pada 2016, menteri BUMN Rini Soemarno berjanji akan memberikan jaminan rendemen minimal 8,5 persen kepada petani tebu sebagai konpensasi impor raw sugar sebanyak 381 ribu ton untuk tiga BUMN yakni PTPN, RNI, dan Bulog. Menurut Khabsyin, hingga saat ini janji tersebut tak kunjung dilaksanakan.

"Kami minta konpensasi tersebut segera direalisasikan," ujarnya.

Selain itu, petani tebu juga meminta Menteri BUMN untuk merevitalisasi total pabrik gula milik BUMN yang sudah berumur tua. Namun, sebelum merevitalisasi, dia meminta Rini Soemarno mendirikan terlebih dahulu pabrik gula yang baru.

"Kami minta pabrik gula BUMN yang sudah tua direvitalisasi total, kami keberatan adanya penutupan pabrik gula sebelum didirikan pabrik gula yang baru. Dalam hal BUMN tidak mampu untuk merevitalisasi atau mendirikan pabrik gula baru, berikan kesempatan swasta nasional bekerja sama dengan BUMN dalam rangka mewujudkan swasembada gula," katanya.