PHK Mengintai 50 Persen Karyawan Hotel di Jabar Imbas Efisiensi Anggaran K/L

ilustrasi PHK. Foto: Shutterstock

Sebanyak 50 persen karyawan di sektor restoran dan hotel di Jawa Barat (Jabar), disebut terancam dirumahkan. Hal tersebut imbas efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan daerah yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan, dampak dari kebijakan ini sudah terasa sejak Januari 2025. Menurutnya hotel-hotel di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung angka penggunaannya hanya 30 persen sampai 35 persen.

"Kalau ini berkepanjangan bisa mengakibatkan kemungkinan besar usaha hotel dan pariwisata khususnya bisa memangkas karyawannya minimal 50 persen dari jumlah karyawan sekarang," ujar Dodi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/2).

Dengan angka kunjungan hanya 30 persen, menurut Dodi pada gilirannya telah memicu defisit sebesar 20 sampai 25 persen. Adapun untuk menjaga titik seimbang, diperlukan okupansi di angka 50 hingga 55 persen.

"Nah, kalau defisit 25 persen kalau selama sebulan dua bulan masih bisa kita tanggulangi, tapi kalau sampai sampai akhir Lebaran nanti April masih begini, semua hotel yang okupansinya kurang, sudah sepakat akan melaksanakan efisiensi dari semua kegiatan. Salah satunya yang paling besar (pengurangan) karyawan," jelas Dodi.

Bila angka kunjungan hotel tak kunjung naik lantaran ada efisiensi kegiatan, menurut Dodi, kemungkinan bakal banyak karyawan hotel dan restoran yang di-PHK. Dengan kondisi demikian, dalam skup kota Bandung, menurutnya potensi karyawan yang bisa dirumahkan ada sekitar 10 ribu orang.

Belum lagi saat ini, sejumlah hotel di Kota Bandung juga sudah mencatat adanya kerugian miliaran rupiah dari efisiensi anggaran tersebut. Hal ini tercatat sejak awal Februari ini.

"Ini jumlah pembatalan pesanan hotel yang di Kota Bandung sudah kurang lebih Rp 12,8 miliar. Sampai hari ini ya dan bisa bertambah terus, usaha enggak punya uang, pinjam dari bank harus nyicil," katanya.

Menurut Dodi, efisiensi juga bakal berdampak ganda, yakni ke sejumlah UMKM yang meneken kerja sama dengan sektor perhotelan dan restoran.

"Karena di hotel kan ada distributor makanannya, ada dari UMKM-nya, berarti kan berurutan semua. Kalau pesannya berkurang, berarti kurang, mereka juga sama mau memangkas karyawannya. Jadi multi efeknya bukan di hotel saja karyawan di sub kontraktor di hotel-hotel juga sama," kata Dodi.

Oleh karena itu, Dodi meminta pemerintah pusat mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi ini.

Efisiensi ini termaktub dalam Inpres No 1/2025 yang dirilis Prabowo pada 22 Januari 2025. Ada sekitar Rp 300 triliun yang didapat dari pemangkasan anggaran ini. Dana itu direncanakan antara lain untuk makan bergizi gratis (MBG), program unggulan Prabowo.