PHRI Bali Prediksi Okupansi Hotel Turun 30% Imbas Efisiensi Anggaran

Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi tingkat hunian atau okupansi hotel turun 30 persen dampak efisiensi anggaran APBD/APBN dari Presiden Prabowo Subianto.

Tingkat okupansi menurun seiring dengan dipangkas anggaran atau ditiadakan kegiatan MICE atau meetings (pertemuan), incentives (insentif), conventions (konvensi) and exhibitions (pameran).

Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan turunnya tingkat okupansi hotel akan paling signifikan pada akhir tahun. Hal ini karena lembaga pemerintah paling banyak membuat kegiatan seminar, pertemuan dan rapat koordinasi pada akhir tahun.

"Pada bulan-bulan tertentu kegiatan seminar dan lainnya berjalan pada akhir tahun, mulai Oktober, November, dan awal Desember. Di sana akan kelihatan okupansi turun cukup signifikan bisa 20-30 persen bahkan bisa lebih turunnya," katanya saat dihubungi, Selasa (18/2).

Kawasan yang paling terdampak pada kebijakan ini adalah kawasan perhotelan yang berada di Kawasan Nusa Dua, Kawasan Wisata Sanur, Kuta, dan kelurahan Ubud. Lembaga pemerintahan biasanya membuat kegiatan di lokasi tersebut.

Pria yang akrab disapa Cok Ace ini berharap pemerintah memperketat pengawasan akomodasi atau vila liar di Bali di tengah efisiensi anggaran.

Musababnya, tingginya jumlah kedatangan turis asing di Bali tak sebanding dengan tingkat okupansi hotel. Jumlah kunjungan turis asing sekitar 17 ribu setiap hari, namun tingkat okupansi hotel cuma sekitar 60 persen.

Menurutnya, sebagian besar turis asing itu menginap di vila ilegal.

"Ini paradoks tingkat kunjungan wisatawan meningkat tapi okupansi hotel tidak meningkat. Ini kelihatan bocornya sebagian wisatawan menginap di vila-vila yang dikelola wisatawan asing. Ini yang tidak terdeteksi," katanya.

"Ini yang perlu diimbangi oleh pemerintah agar sektor perhotelan bisa bertahan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengaku belum menghitung dampak ekonomi pariwisata akibat efisiensi. Dia juga belum menerima keluhan dari pelaku usaha hotel.

Sedangkan, masalah maraknya vila-vila tanpa izin, Pemprov Bali, katanya masih mendata jumlah vila untuk menindaklanjuti yang ilegal. Selain itu, mendorong aplikasi penyewaan akomodasi memperketat persyaratan kerja sama penawaran vila kepada konsumen.

"Kami juga berkoordinasi dengan manajemen aplikasi kayak booking.com dan lainnya itu wajib hukumnya kerja sama dengan perusahaan legal," katanya.