PHRI: Wisman Lebih Tertarik Ke Thailand Bila Pungutan Bali Naik Jadi 50 Dolar AS

Seorang partisipan berfoto dengan orang-orangan sawah saat field trip World Water Forum ke-10 2024 di kawasan wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali, Kamis (23/5/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Usulan DPRD Bali menaikkan pungutan wisatawan mancanegara atau wisman menjadi 50 dolar AS dinilai terlalu tinggi. PHRI khawatir wisman bakal lebih tertarik liburan ke Thailand dibandingkan ke Pulau Dewata.

"Kalau naik menjadi 50 dolar AS, wisman akan berpikir mending ke Thailand atau daerah lain," kata Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi, Kamis (20/6).

Wisman lebih tertarik ke Thailand atau Malaysia karena nilai pungutan hanya sekitar Rp 200 ribu per orang. Menurutnya, Bali menetapkan besaran 10 dolar AS agar mampu bersaing dengan negara lain.

"Itu sudah sangat kompetitif dan reasonable. Satu keluarga misalnya ada 4 orang maka akan membayar 200 dolar AS, itu akan tinggi sekali biaya traveling mereka," katanya.

Rai menilai Bali tidak bisa menaikkan nilai pungutan dengan alasan menyeleksi wisman berkualitas. Kelas wisata Bali terbuka untuk golongan menengah ke atas.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan edukasi tentang panduan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan wisman liburan ke Bali mencegah bule-bule berulah.

"Bali itu bukan yang wisman yang mahal-mahal aja. Jangan lupa hotel penginapan atau vila yang non star itu dimiliki orang orang lokal. Kalau yang datang yang high class bagaimana nasib orang lokal," katanya.

Rai mengusulkan kenaikan tarif dilakukan setelah ada evaluasi dua atau tiga tahunan pungutan ini berjalan. Kenaikan tarif ini dinilai terlalu terburu-buru dan diprediksi mempengaruhi jumlah kunjungan wisman ke Bali.

Penari menampilkan Tari Kecak Uluwatu untuk menghibur wisatawan di kawasan Uluwatu, Badung, Bali, Kamis (11/4/2024). Foto: Fikri Yusuf/ Antara Foto

Selain itu, penarikan pungutan di imigrasi atau bandara belum belum efektif karena petugas tidak aktif di lapangan. Rai mengusulkan penarikan pungutan disatukan dengan harga tiket penerbangan memastikan seluruh wisman taat membayar.

"Ini aja belum bisa kita maksimal kita atasi. Kita harus evaluasi, belum berjalan maksimal, belum ada setahun kok sudah mau naik. Evaluasi setelah setahun dua tahun bisa dikaji," katanya.

Sementara itu, Kadispar Bali Tjok Bagus Pemayun mencatat baru 40 persen atau sekitar 880 ribu dari 2,2 juta wisman yang membayar pungutan saat masuk Bali. Nilai pungutan itu sekitar Rp 124-132 miliar masuk APBD Bali.

Dia mengaku Pemprov Bali akan mengevaluasi teknis penarikan pungutan wisman agar berjalan efektif 100 persen dalam waktu dekat ini. Sementara itu, Pemprov Bali juga akan mengkaji usulan DPRD.

"Yang berjalan sekarang ini belum dievaluasi sehingga apa yang menjadi usulan itu akan kita kaji bersama," katanya.