Pidato Wisudawan di UGM Disambut Riuh: Kawal Daruratnya Demokrasi

Shalsadilla Nadya Prameswary dari Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, membacakan pidato pada wisuda UGM, Rabu (28/8/2024). Foto: UGM TV

Ada momen menarik dalam wisuda Program Sarjana dan Sarjana Terapan UGM di Grha Sabha Pramana, Sleman, DIY, Rabu (28/8).

Perwakilan wisudawan dalam pidatonya menyenggol kondisi demokrasi di dalam negeri yang memprihatinkan. Tak urung, pidatonya mendapat tepuk tangan dan teriakan semangat dari rekan-rekannya.

Pidato itu merupakan sambutan dari wakil wisudawan yang disampaikan oleh Shalsadilla Nadya Prameswary dari Fakultas Ekonomi Bisnis.

Pada akhir pidatonya, Nadya mengungkapkan, ada hal yang sebelumnya tak ada dalam topik sambutannya, tapi menurutnya penting untuk disampaikan pada saat itu.

Nadya lalu berujar, "Hari ini, resmi sudah kita menjadi bagian dari keluarga alumni Gadjah Mada, cikal bakal figur hebat yang akan mewarnai Indonesia nantinya. Pada hari ini, saya harap, saya, teman-teman, kita generasi muda, bisa mengibarkan sayap Garuda agar tidak kehilangan gagahnya."

Wisuda di UGM pada Rabu (28/8/2024). Foto: UGM TV

Nadya tersenyum mendengar sambutan positif rekan-rekannya. Dia kemudian melanjutkan pidatonya, mengucapkan terima kasih atas pernyataan akademisi UGM terhadap kondisi demokrasi di Indonesia belakangan ini —yang memicu mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya menggelar protes jalanan.

“Terima kasih kasih Gadjah Mada dan ribuan akademisi Gadjah Mada atas statement lantangnya demi menolak ringkihnya konstitusi,” tutupnya, lagi-lagi disambut tepuk tangan membahana.

Pernyataan Sikap Akademisi UGM

Aksi teatrikal massa aksi Jogja Memanggil di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Yogya, Selasa (27/8/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Akhir pekan lalu, lebih dari 1.000 akademisi dan tenaga pendidikan (tendik) Universitas Gadjah Mada menyatakan keprihatinan atas kondisi darurat demokrasi di Indonesia.

Hal ini dipicu oleh pengabaian putusan MK oleh elite-elite politik di DPR dengan mencoba merevisi UU Pilkada. Revisi ini akhirnya batal setelah terjadi demo masif di sejumlah kota besar — beberapa di antaranya diwarnai kekerasan aparat.

Aksi 'Jogja Memanggil' kembali digelar elemen masyarakat dan mahasiswa di Jalan Malioboro Yogyakarta, Selasa (27/8/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

“Kita prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito, dikutip dari situs UGM.

“Kita ingin mengembalikan marwah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujar dosen Prodi Sosiologi Fisipol ini. Pernyataan sikap ini didukung oleh Forum Dekan se-UGM.

5 Pernyataan Sikap

Suasana massa demontrasi save demokrasi kawal putusan MK, Kamis (22/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Lima pernyataan sikap atas kondisi darurat demokrasi di Indonesia yang disampaikan akademisi dan tendik UGM adalah sebagai berikut:

Pertama, mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.

Kedua, menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ketiga, mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil.

Berbagai macam poster yang dibawa oleh massa aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (23/8/2024). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Keempat, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan, termasuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum.

Kelima, mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan demokrasi Indonesia.