Pimpinan Baleg DPR Terima 10 Ribu Chat dari Buruh, Tolak RUU Omnibus Law

8 April 2020 23:58 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia menggelar unjuk rasa tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/3).  Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Massa dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia menggelar unjuk rasa tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Beredar screenshot ajakan mengirim pesan penolakan terkait pembahasan RUU Cipta Kerja oleh kaum buruh di grup Whatsapp. Penolakan itu disampaikan kepada para pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
ADVERTISEMENT
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. Dia menyebut, pesan yang masuk ke ponsel pimpinan Baleg jumlahnya 10 ribuan lebih pesan.
"Iya jadi sekarang ini hampir semua, kami pimpinan Baleg, itu sekarang dapat SMS maupun WA dari kalangan buruh. Rata-rata buruh itu sekarang ini masih (kirim WA). Sudah 10 ribu-lah," kata Supratman ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (8/4).
Supratman mengungkapkan ribuan pesan itu masuk sejak Selasa (7/4). Dia memastikan DPR akan menanggapi demonstrasi via WhatsApp itu dengan baik.
"Mereka menolak RUU Omnibus Law, tetapi ada yang lebih spesifik yakni menolak klaster Ketenagakerjaan. Saya bahkan bilang mungkin ini demo terbesar yang dilakukan teman-teman buruh dalam bentuk media sosial. Saya sendiri berusaha menjawab satu per satu, tapi enggak mungkin saya jawab semua," ucapnya.
ADVERTISEMENT
"Saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman yang ditolak RUU Omnibus Law-nya atau klaster Ketenagakerjaannya. Setelah saya jelaskan rata-rata melalui Facebook yang mereka maksud itu adalah klaster Ketenagakerjaan," lanjutnya.
Massa buruh berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Foto: Raga Imam/kumparan
Supratman mengatakan, nantinya sebelum Daftar Inventaris Masalah (DIM) disusun oleh masing-masing fraksi, DPR akan melakukan uji publik dengan mengundang seluruh stakeholder.
"Jadi kalau klaster Ketenagakerjaan kita akan undang serikat pekerja maupun yang lain. Kami sampaikan bahwa poin-poin keberatan itu akan menjadi atensi kami di pembahasan nanti," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya juga mengaku mendapatkan ribuan pesan dari kaum buruh. Willy memastikan pihaknya terbuka dengan aspirasi masyarakat.
"Ya modal utama kita adalah dialog. Maka mari berdialog untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Saya terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Kita di DPR periode ini akan mengedepankan cara-cara yang open mind dan transparan untuk memajukan demokrasi," tutur Willy.
ADVERTISEMENT
==========
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!