Pimpinan DPD: Keberadaan DPD RI Sekarang Hanya Jadi Etalase Politik

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai, lembaga yang dipimpinnya selama ini belum diberikan porsi yang sesuai sebagai lembaga perwakilan daerah.

Baginya, selama ini DPD RI hanya menjadi etalase politik.

Mahyudin ingin ke depan fungsi DPD RI harus dioptimalkan. Menurutnya hal ini sesuai dengan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk membangun parlemen yang kuat dan efektif.

"Kita juga punya dua kamar, tapi faktanya  DPD ini belum diberikan porsi yang seharusnya. Jadi hanya menjadi semacam etalase politik semata. Itulah yang perlu dipikirkan bagaimana mengoptimalkan fungsi DPD untuk membangun sistem parlemen yang efektif,” kata Mahyudin dalam keterangannya yang diterima kumparan, Jumat (27/8).

Dia menjelaskan, tidak seharusnya kekuatan parlemen hanya didominasi oleh partai politik (parpol) saja. Tapi harus diimbangi dengan kekuatan lain yang menjadi penyeimbang dalam menentukan arah kebijakan negara.

DPD merupakan perwakilan dari wilayah atau teritorial. Sedangkan DPR sebagai kumpulan fraksi-fraksi adalah mewakili parpol. Baginya, jika posisi DPR terlalu kuat, maka akhirnya yang muncul adalah oligarki.

“Saat kita melakukan amandemen ke 3 terhadap UUD 1945 , ketika itu sebenarnya kita  sudah memilih sistem bikameral, maka harusnya dijalankan dengan memaksimalkan peran DPD RI untuk mengatasi kesenjangan di daerah,” jelasnya.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Foto: Dok. Istimewa

Dia lantas berpendapat bahwa di lapangan praktik bikameral di Indonesia masih sangat lemah untuk memenuhi hasrat demokrasi.

Bikameral adalah sistem perwakilan yang terdiri dari dua lembaga yaitu DPR RI dan DPD RI.

“Sayang lembaga negara yang bagus, diisi orang-orang yang cerdas, tapi lembaga ini tidak diberdayakan dalam rangka membangun Indonesia dalam masa depan yang lebih baik di masa mendatang,” tutup dia.