Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.99.1
2 Ramadhan 1446 HMinggu, 02 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45

ADVERTISEMENT
Anggota DPR RI Periode 2024-2029, tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai penggantinya, para anggota dewan akan diberikan tunjangan perumahan.
ADVERTISEMENT
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor B/733/RT.01/09/2024 pada 25 September 2024. Di sana disebutkan para anggota dewan tidak lagi mendapatkan rumah dinas atau fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).
Namun, hal ini tidak berlaku dengan pimpinan DPR RI yang masih bisa menempati rumah dinas lama mereka di Widya chandra.
“Tidak ada hubungannya dengan rumah dinas di Widya Chandra. Itu urusannya di Sekretariat Negara (Setneg),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar ketika dikonfirmasi oleh Kumparan, Jumat (4/10).
Adapun nantinya pimpinan DPR akan mendapatkan tunjangan juga, Indra ungkapkan hal tersebut belum bisa diputuskan.
“Belum diputuskan [tunjangan perumahan untuk pimpinan DPR] kok,” ucap Indra.
Sementara untuk besaran tunjangan yang akan didapatkan para anggota DPR masih dalam konsultasi dan akan dibahas setelah alat kelengkapan dewan (AKD) dibentuk. Nanti jumlahnya akan ditentukan dalam rapat di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
ADVERTISEMENT
Indra menjelaskan berdasarkan riset awal hunian di sekitar kompleks Parlemen, kisaran tunjangan yang akan diberikan kisarannya Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan.
"Ya sekitaran segitu-lah," kata Indra.
Ini memang belum diputuskan karena akan dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Sementara BURT merupakan bagian dari AKD yang belum dibahas oleh anggota DPR periode baru.
Saat ini, tim Kesekjenan masih melakukan survei untuk mengetahui berapa kirasan harga sewa rumah di kawasan Sudirman, Senayan, hingga Kebayoran.
"Iya kita kan lihat ini untuk hunian 3 kamar misalnya kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya gimana. Kalau untuk kamar kos aja berapa, enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," tutur dia.
ADVERTISEMENT