Pimpinan DPR Minta Kepala Daerah Baru Pangkas Anggaran Operasional

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan pesan kepada seluruh gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Juga bupati dan wakil bupati yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2).

Cucun meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan efisiensi APBD dengan memangkas anggaran operasional dan dialihkan untuk peningkatan pelayanan publik.

“Kepala daerah harus bisa melakukan efisiensi APBD, khususnya pada belanja operasional, dan agar diarahkan untuk pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2).

Cucun lalu menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Terutama terkait dengan alokasi Belanja Pegawai pada APBD yang dibatasi sebesar 30 persen dari total belanja.

Sejumlah kepala daerah terpilih berjalan menuju kompleks Istana Kepresidenan untuk mengikuti upacara pelantikan di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Cucun pun mengungkap bahwa di beberapa daerah upah dan gaji hampir mencakup 50 persen dari dana APBD.

“UU HKPD mengharuskan Pemda mengalokasikan lebih besar belanja produktif. Dan demi mengurangi inefisiensi anggaran di daerah, salah satunya dilakukan dengan pengurangan alokasi upah pegawai,” kata politikus PKB itu.

Meski begitu saat ini pelaksanaan UU HKPD masih dalam masa transisi, setiap pemerintah daerah masih memiliki waktu 2 tahun sebelum UU HKPD diberlakukan 2027 nanti.

“Kebijakan ini paling lambat dilakukan pada tahun 2027 sesuai amanat UU HKPD. Artinya kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki PR terkait efisiensi anggaran dari belanja pegawai,” ucapnya.

Cucun mengatakan, UU HKPD juga berfungsi mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola anggaran di daerah. Sebab dalam UU ini setiap Pemda dipaksa untuk melakukan belanja anggaran dengan sebaik-baiknya dan tidak menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Agar bagaimana fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bisa merata di setiap daerah, serta kehidupan sosial ekonomi dan budaya rakyat terus mengalami peningkatan,” urai Cucun.

“Kemudian agar kesenjangan di daerah dapat diatasi, ekonomi masyarakat terjaga, dan tingkat pengangguran dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan produktif dan pro-rakyat, salah satunya dengan efisiensi APBD agar diprioritaskan bagi program-program jaminan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Total ada 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan hari ini. Rinciannya adalah 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di Indonesia.