Pimpinan DPR Sesalkan Anggaran Gedung Baru yang Tak Kunjung Cair

Para pegawai DPR meninggalkan gedung saat gempa (Foto: Hafidz Mubarak/Antara)

DPR mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru. Anggaran gedung tersebut dialokasikan dan disetujui oleh pemerintah melalui APBN 2018. Akan tetapi, anggaran tersebut tak kunjung cair.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya tak akan ngotot meminta kepada pemerintah untuk mencairkan dana pembangunan gedung DPR yang baru.

"Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung DPR pada TA 2018 ini, maka DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan pembangunan gedung DPR tersebut di pagu indikatif RAPBN 2019. Walaupun BURT telah menyampaikannya di sidang paripurna," kata Bamsoet, sapaan Bambang, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).

Total anggaran gedung termasuk untuk keperluan lainnya sebesar Rp 7,7 triliun di tahun 2019 mendatang. Padahal, hingga kini pemerintah belum mencabut keputusan moratorium pembangunan untuk Gedung DPR yang baru. Dari anggaran tersebut, alokasi anggaran gedung baru hanya senilai Rp 601 miliar.

Beragam reaksi muncul dari pimpinan DPR lainnya seperti yang diutarakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri dengan nada menyindir mengatakan, dana pembangunan gedung DPR baru tersebut tak kunjung cair karena dipakai untuk pembiayaan acara IMF di Bali.

“Katanya uangnya kepakai untuk pesta IMF di Bali. Saya dengar gitu. Ya buktinya kita enggak dikasih. Kita kena fitnahnya sudah berkali-kali, buktinya uangnya enggak ada, tiba-tiba keluar untuk IMF di Bali Rp 1 triliun, for nothing,” ucap Fahri.

Gedung DPR/MPR RI (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Sedangkan, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyampaikan, pihaknya telah berkali-kali mengirimkan surat ke pemerintah untuk meminta kepastian pembangunan gedung baru DPR. Tetapi, pemerintah sampai saat ini tak juga mencairkan anggaran Rp 601 miliar yang sudah disepakati di APBN 2018.

Menurut Taufik, ada semacam politisasi terkait pembangunan gedung baru DPR. Taufik menilai, rencana yang disepakati oleh pemerintah dan DPR ini membuat DPR menjadi sasaran kemarahan publik atas wacana itu.

"Ya jelas (dipolitisasi). Selama ini yang digebuki DPR terus, yang dicaci maki DPR terus. Padahal, kita juga akhirnya kalau nanti menimbulkan skeptis bangunannya tidak terawat, nanti kalau saya bilang perlu nanti dikira ngotot," pungkas Taufik.