Pimpinan DPR Soroti Bansos Harus Tepat Sasaran, Penanganan Bencana Harus Terpadu
PerbesarDPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Dasco saat membacakan Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
Dasco menegaskan keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“DPR RI memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat selama masa persidangan ini, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” kata Dasco saat membacakan pidato Puan.
Menurutnya, DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara tepat. Termasuk memastikan penanganan bencana dan karhutla dilakukan secara terpadu serta penyaluran bansos semakin akurat dan tepat sasaran.
“Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dasco menilai keberhasilan kebijakan negara dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara ketika membutuhkan perlindungan.
“Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata dia.
DPR Awasi Program Pemerintah
Dasco mengatakan DPR juga memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat. Pengawasan dilakukan agar kewenangan pemerintah maupun program negara dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Melalui fungsi anggaran, DPR RI memastikan setiap uang rakyat dalam APBN memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, DPR RI mengarahkan setiap kewenangan pemerintah dan setiap program negara dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta tidak menyimpang dari tujuan konstitusionalnya,” tutur dia.
“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas,” lanjutnya.
Dasco menegaskan DPR akan terus meningkatkan fungsi konstitusionalnya agar kebijakan negara semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPR RI terus meningkatkan fungsi konstitusionalnya untuk semakin kuat dalam menghadirkan kebijakan negara yang semakin bermakna bagi rakyat,” katanya.