Pimpinan DPR Tinjau Banjir dan Longsor Sukabumi: BBM Kosong, Bantuan Susah

Bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/12). Foto: ANTARA/Aditia Aulia Rohman

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12).

Selain memberi bantuan, Cucun sebagai perwakilan DPR ingin memastikan penanganan pasca-bencana oleh pemerintah dan stakeholder terkait dilakukan secara cepat dan optimal.

Hasil pemantauan, menurut Cucun, pergeseran tanah menyebabkan jalan terputus. Ia menyampaikan duka cita atas sejumlah bencana yang terjadi di Sukabumi.

“Tugas kami bagaimana pengawasannya bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,” kata Cucun dalam keterangannya, Sabtu (7/12).

Cucun sempat berkeliling melihat kondisi jalan yang terputus karena tertutup longsoran tanah. Ia meminta alat berat seperti ekskavator diturunkan di sejumlah titik jalan yang terdampak bencana alam di Sukabumi.

"Jadi kita pastikan penanganan cepat seperti bantuan ekskavator atau alat berat turun di setiap titik-titik yang menutupi jalan agar akses jalan yang tertutup bisa segera kembali dibuka,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

BBM Kosong, Bantuan Susah Masuk

Cucun juga mengingatkan agar jangan sampai stok bahan bakar minyak (BBM) kosong karena dapat mengakibatkan transportasi bantuan dan logistik terhambat. Sebab berdasarkan laporan, sudah lima hari SPBU di Sukabumi kehabisan pasokan.

"Tadi BBM untuk transportasi penanganan sampai enggak ada. Kalau kayak gini kan bantuan susah masuk. Terhambatnya BBM juga buat orang mau melakukan koordinasi terkendala. Bahkan tadi infonya koordinasi dari BPBD tidak bisa sampai ke BNPB karena masalah sinyal,” jelas Cucun.

Untuk itu, Cucun mengatakan akan berkoordinasi lebih lanjut kepada pihak terkait demi memudahkan bantuan ke lokasi bencana agar bisa segera tersalurkan.

Sejumlah warga menyaksikan dampak banjir bandang di Kampung Cieurih, Desa Datarnangka, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024). Foto: Iman/ANTARA FOTO

Politikus PKB ini juga melihat kondisi tempat pengungsian yang ada. Total ada 72 KK dengan rincian 260 jiwa yang mengungsi imbas kejadian pergeseran tanah di Desa Mekarsari.

"Alhamdulillah pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir. Dan semua di-support oleh bapak-bapak dari TNI, Polri juga sudah hadir di lokasi," ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

Menurut Cucun, para pengungsi di Desa Mekarsari masih kaget akibat adanya pergeseran tanah di permukiman mereka. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan layanan trauma healing ke pengungsi.

Kondisi Pondok Pesantren (Ponpes) Darussyifa Al-Fithroh Yaspida usai terjadi longsor saat malam hari di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Kamis (14/11/2024). Foto: Dok. Sukabumi Update

Cucun menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyediakan fasilitas trauma healing bagi warga terdampak bencana.

Cucun meminta pemerintah melakukan penataan ulang kawasan desa untuk mengatasi pergeseran tanah. Ia mendorong Pemkab Sukabumi untuk berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dalam menata permukiman, terutama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi harus ada pengendalian tata ruang dan analisis risiko sebelum membangun kawasan, itu yang perlu diperkuat. Bukan cuma di Desa Mekarsari saja tapi juga di titik-titik lokasi bencana lainnya,” urai Cucun.

Sejumlah warga berusaha menarik mobil yang terbawa banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024). Foto: Iman/ANTARA FOTO

Cucun mengatakan, DPR membantu menjembatani program penanggulangan pasca bencana karena melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Beberapa yang dibahas adalah soal kesulitan pasokan BBM, akses jaringan listrik yang sebagian memang diputus karena membahayakan saat banjir, hingga rencana penyiapan jalur darurat yang akan dibantu TNI.

Menurut Cucun, DPR akan terus memantau penanganan pasca bencana di Sukabumi. Termasuk koordinasi dengan Kementerian keuangan yang memegang dana on call untuk tanggap bencana.

“Ini supaya prosesnya tidak berjalan lama, agar segera disiapkan, dikeluarkan dana penanggulangan karena ini bencana, kondisi yang harus cepat ditangani,” ucapnya.

Cucun menambahkan, salah satu fokus kerja koordinator bidang Kesra DPR saat ini adalah penguatan anggaran untuk penanggulangan bencana alam. Sebab Indonesia termasuk daerah yang memiliki risiko bencana tinggi.

“Harus diperkuat lagi, termasuk yang di leading sector atau lembaga yang menangi bencana dan mitigasi, itu kami perkuat di BNPB, BMKG dan lainnya. Kita harus perkuat bagaimana mereka bisa bekerja sesuai dengan undang-undang,” jelas Cucun.