Pimpinan Komisi I Minta Kemlu Selidiki Kasus Dugaan Diplomat RI di Nigeria

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah F Laksono. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret Diplomat RI di Nigeria UH

UH diadukan oleh mantan staf kedubes ke sejumlah pihak berwenang dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual dan pembalasan tidak sah.

Dave mengatakan, kasus ini merupakan masalah serius. Ia menilai, Kementerian Luar Negeri sudah mempunyai prosedur untuk menangani masalah ini.

"Ini sebuah tuduhan yang amat serius, dan Kemlu telah memiliki prosedur untuk penangan hal seperti ini," kata Dave kepada wartawan, Selasa (31/12).

Politikus Golkar ini menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus ini kepada Kemlu. Sebab, masih banyak hal yang masih belum terjawab.

"Maka kita serahkan kepada internal agar melakukan penyelidikan lebih jauh sehingga dapat melihat kejelasan akan kasus ini," ucap Dave.

Sebelumnya pengaduan terhadap UH terungkap dalam petisi yang diajukan korban melalui tim pengacaranya, Bowyard Partners.

Petisi adalah permohonan tertulis yang diajukan kepada pihak berwenang untuk meminta perhatian atau tindakan atas suatu masalah atau keluhan.

Petisi berjudul "Permintaan Mendesak untuk Intervensi dalam Kasus Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang Melanggar Hukum" itu disampaikan ke sejumlah pihak, yaitu Kantor Menteri Luar Negeri, Duta Besar Indonesia di Nigeria, Kepala Tata Usaha Kedubes RI, dan Inspektur Jenderal Polisi (IGP). Petisi dikirimkan pada bulan Juni 2024.

Dalam petisi yang salinannya diterima media Nigeria, Leadership.ng, tersebut tertulis bahwa pelecehan seksual itu terjadi pada 7 Februari 2024 saat korban yang seorang perempuan menjalankan tugas di KBRI Abuja, Nigeria. Saat ini korban sudah tidak bekerja di KBRI.

Diplomat RI disebut melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas saat korban membantunya menemukan lokasi negara bagian Nigeria di peta di kantornya.

Akibat tindakan tersebut, korban mengalami trauma psikologis hingga harus kembali ke Jakarta untuk mendapatkan konseling profesional.

Hasil pemeriksaan psikolog dari Kemlu RI menunjukkan korban mengalami gangguan stres pascatrauma atau PTSD yang parah, kecemasan dan depresi.

(Berita ini mengalami perubahan judul dan isi artikel karena tak ada konfirmasi dari terduga. kumparan memohon maaf atas ketidaknyamanan)

Hak Jawab

Usra Hendra yang dilaporkan terkait kasus dugaan pelecehan ini sudah membantah yang dituduhkan. Usra memberikan hak jawab terkait berita ini.

Berikut berita hak jawab Dubes Usra: