Pimpinan Komisi II Soal Usul Gubernur Dipilih DPRD: Pilkada Lebih Demokratis

Pimpinan Komisi II DPR F-Golkar Zulfikar Arse Sadikin. Foto: Dok. Zulfikar Arse Sadikin.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta agar pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD.

Politisi Golkar itu mengatakan, mekanisme pemilihan langsung yang dianut saat ini lebih baik daripada usulan PKB. Usulan PKB menurutnya kembali ke mekanisme Orde Baru.

“Saya menilai, sejak Indonesia menerapkan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, ternyata model ini menumbuhkan ekosistem demokrasi di tingkat lokal yang dibutuhkan bangsa ini,” kata Zulfikar saat dihubungi, Minggu (1/12).

Zulfikar menjelaskan, Indonesia sudah pernah menganut sistem pemilihan mandat tunggal melalui penunjukan DPRD saat era awal Orde Baru hingga sebelum era reformasi.

Petugas KPPS melakukan proses penghitungan suara Pilkada Kota Denpasar Tahun 2024 di TPS 06, Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Rabu (27/11/2024). Foto: Widodo S Jusuf/ ANTARA FOTO

Dalam sistem pemerintahan Orde Baru, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh DPRD.

Namun, proses ini malah membuat pemerintahan di daerah diintervensi oleh pemerintah pusat, membuat kepala daerah seolah-olah hanya bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat dan DPRD saja.

“Bila dipilih oleh DPRD, rakyat hanya sebagai penonton saja,” kata Zulfikar.

Dua warga binaan mengamati contoh surat suara sebelum menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 di Lapas Kelas IIA Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (27/11/2024). Foto: ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Setelah mengalami mekanisme pemilihan langsung secara perdana 2005, Zulfikar menilai Indonesia menjadi lebih demokratis.

“Sejak Pilkada langsung 2005. Bisa kita saksikan di berbagai wilayah di Indonesia, para kandidat berlomba membuat tawaran kebijakan, program, dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya,” kata Zulfikar.

“Mereka berjuang memenangkan simpati dan hati rakyat melalui tawaran kebijakan, program, dan kegiatan tersebut diiringi tampilan pola tingkah personal dan keluarga yang prioritasnya kesanggupan untuk mensejahterakan dan melayani rakyat di tingkat lokal,” tuturnya.

Pemilihan langsung, kata Zulfikar juga bisa berdampak bagi kualitas para kader partai karena mau tidak mau harus bersaing jika ingin dipilih oleh rakyat.

Dengan begitu, menurutnya mekanisme pemilihan langsung yang dianut saat ini sudah tepat dan tidak perlu diubah kembali menjadi seperti saat Orde Baru dulu.

“Demokrasi lokal kita sudah berjalan di rel yang benar saat ini. Tinggal bagaimana pelan-pelan kita bisa memitigasi pelbagai dampak negatif dari model pemilihan langsung ini,” pungkasnya.