Pimpinan Komisi III Bicara Mutasi Kapolda Sumsel: Hati-hati Ambil Kebijakan

Wakil Ketua Komisi III DPR F-NasDem Ahmad Sahroni. Foto: DPR

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri dicopot dari jabatannya tak lama setelah kasus sumbangan fiktif Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. Irjen Eko Indra dipindahkan ke Karosahli Kapolri.

Merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai mutasi jabatan adalah hal yang sangat wajar di lingkungan Kepolisian Indonesia.

“Mutasi itu sangat wajar di Polri, apalagi di posisi-posisi pimpinan seperti Kapolda. Sama saja dengan pimpinan perusahaan, setiap langkah yang mereka ambil, keputusan penting yang mereka ambil akan sangat berpengaruh pada posisi jabatan tersebut," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (26/8).

"Jadi, menurut saya mutasi yang diterima oleh Irjen Eko sangat fair,” tambah Sahroni.

Terkait banyak pihak yang mengaitkan pencopotan Irjen Eko dengan kasus sumbangan fiktif Akidi Tio, Sahroni berpendapat insiden ini harus menjadi pelajaran bagi para Kapolda.

"Apakah peristiwa sumbangan fiktif Rp 2 triliun adalah penyebab mutasi ini? Sangat mungkin, dan menurut saya ini keputusan yang cukup beralasan," ucap Sahroni.

"Karenanya, setiap pimpinan harus sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan mengejar performa yang sebaik-baiknya,” papar Bendahara Umum DPP NasDem ini.

Setelah Irjen Eko dimutasi, kini posisi Kapolda Sumatera Selatan diisi oleh Irjen Pol Toni Harmanto. Menurut Sahroni, Irjen Toni merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

“Sekarang sudah ada Kapolda Sumsel yang baru yaitu Irjen Toni Harmanto. Menurut saya, sosok Irjen Toni sebagai Kapolda Sumsel yang baru ini sudah sangat tepat. Beliau orang yang bekerja konkret, tegas, namun sangat humanis, sangat sejalan dengan visi 'Presisi' kapolri yang mengutamakan restorative justice," tutup dia.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri menerima bantuan Rp 2 Triliun untuk penanganan COVID-19. Foto: Dok Pribadi

Irjen Eko Indra Heri sebelumnya menjadi sorotan publik atas kasus sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio untuk penanganan COVID-19.

Namun, setelah ditelusuri, saldo anak Akidi Tio tak cukup untuk sumbangan penanganan COVID-19 di Sumsel. Padahal, serah terima sumbangan sudah dilakukan bersama Irjen Eko Indra dan sejumlah Forkopimda di Sumsel.