Pimpinan Komisi VIII Ingatkan Risma: Tak Cukup Sekadar Marah, Perbaiki Sistem

Mensos Tri Rismaharini marah-marah saat rapat Bansos dengan Pemprov Gorontalo, Kamis (30/9). Foto: Dok. Istimewa

Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang marah-marah dalam rapat bersama sejumlah pejabat di Gorontalo menuai sorotan. Kemarahan itu dipicu karena adanya perbedaan laporan antara Program Keluarga Harapan (PKH) setempat dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengingatkan Risma bahwa masalah pendataan bantuan Kemensos tak cukup diselesaikan dengan marah-marah. Menurut Ace, yang perlu diperbaiki yakni sistem perlindungan bantuan sosial agar data tersusun dengan baik.

"Tak cukup hanya sekadar marah-marah. Yang harus diperbaiki sistem perlindungan bantuan sosial, dari mulai pendataan data, pemutakhiran data, pendistribusian bantuan sosial, evaluasi bantuan sosial dan memastikan aparatur Kementerian Sosial bekerja sesuai sistem yang telah diperbaiki tersebut," kata Ace kepada wartawan, Sabtu (2/10).

Ace Hasan, politisi Golkar Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Selain itu, Ace menilai Kemensos juga harus memperbaiki koordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar pendataan dapat dilakukan dengan baik. Apalagi, kata dia, masalah terkait bantuan sosial tak hanya terjadi di satu daerah saja.

"Selain itu, harus diperbaiki mekanisme koordinasi, sinergi dan pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Himbara, PT Pos, dan berbagai pihak dalam sistem bantuan perlindungan sosial itu," ucapnya.

"Jadi, saran saya, perbaiki sistemnya. Karena berbagai permasalahan ini tidak hanya di satu dua tempat atau daerah, tetapi hampir merata di berbagai daerah. Beberapa daerah yang kami kunjungi selalu ditemukan ribuan BST yang gagal salur, rekening yang saldo kosong, penerima yang sudah meninggal tapi masih terdaftar, dan lain-lain," lanjut Ace.

Ketua DPP Golkar ini pun menyebut sebenarnya kendala Kemensos sudah jelas yakni sistem pemutakhiran data yang bermasalah. Karena itu, ia berharap Kemensos fokus memperbaiki hal tersebut.

"Masalahnya jelas. Ada sistem pemutakhiran data yang bermasalah. Harus diperbaiki sistem itu termasuk dalam membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemutakhiran data," tandasnya.

Mensos Tri Rismaharini marah-marah saat rapat Bansos dengan Pemprov Gorontalo, Kamis (30/10). Foto: Dok. Istimewa

Kemarahan Risma di Gorontalo berawal ketika ada laporan dugaan dicoretnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah. Namun, pejabat Kemensos menyebut tidak pernah mencoret data KPM PKH.

Setelah itu, Risma langsung berdiri dari kursinya dan kemudian memarahi petugas PKH Gorontalo yang kebetulan ikut dalam rapat.

"Jadi bukan kita coret, ya! Kamu tak tembak, ya, tak tembak kamu!" ujar Risma. Dia lalu mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu.

Namun Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tersinggung dengan aksi Risma itu. Ia menilai sikap Mensos Risma tidak patut dilakukan. Selain sebagai seorang ibu, Risma berpangkat menteri telah memberi contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap.

Rusli mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Menunjuk-nunjuk dan memarahi seorang pendamping PKH dengan emosional membuat hati Rusli sedih.