Pimpinan Komisi X Sarankan Kemendikdasmen Ikut Terlibat Sekolah Rakyat

Mensos Saifullah Yusuf meninjau Rusunawa Baru Kronong di Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat, Minggu (13/4/2025). Foto: Dok. Kemensos

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mendukung Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan akses pendidikan layak bagi generasi muda Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini patut diapresiasi karena menjawab dua tantangan mendasar sekaligus yakni pendidikan berkualitas dan kemiskinan ekstrem.

Esti mengatakan, Sekolah Rakyat sangat penting untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang minim fasilitas pendidikan.

"Sekolah Rakyat bagus, sejauh untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat miskin ekstrem dengan fasilitas yang memadai,” kata My Esti Wijayati kepada wartawan, Selasa (15/4).

Politikus PDIP ini menilai, Sekolah Rakyat menjadi bukti negara hadir dalam memberikan pendidikan yang merata kepada anak bangsa. Apalagi sekolah ini nantinya berkonsep asrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.

Esti menilai, sistem asrama akan banyak membantu anak-anak yang aksesnya sulit menuju sekolah serta akan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa.

“Termasuk asrama agar anak di daerah yang aksesnya sulit bisa tinggal di asrama dengan segala pemenuhan kebutuhan sehari-harinya," lanjutnya.

Esti menjelaskan, gagasan Sekolah Rakyat sebenarnya bukan hal baru. Namun pernah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, hingga program kejar paket.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. Foto: Instagram/ @my.estiwijayati

Hanya saja, konsep Sekolah Rakyat yang digelontorkan pemerintah di bawah komando Kementerian Sosial (Kemensos) itu pendekatannya lebih terstruktur melalui Inpres dan rekrutmen guru formal dari PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Esti menyarankan agar Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kemensos. Terlebih Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.

"Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses," jelas Esti.

Tak hanya itu, rekrutmen guru dari lulusan PPG dinilai lebih menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar. Esti mengingatkan insentif dan jenjang karire guru tersebut juga perlu dipertimbangkan.

"Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks. Bagaimana insentif dan jaminan kesejahteraan mereka?” paparnya.

Sekolah Rakyat Jangan Jadi Tempat 'Pembuangan' Pendidikan

Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat lebih dari 80 ribu desa dengan akses pendidikan dasar yang masih minim. Tanpa komitmen anggaran dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat dinilai akan mendapat tantangan operasional.

"Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat 'buangan' pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas," pesan Esti.

Komisi X DPR menilai, perlu ada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan atau kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan. Esti menyarankan Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah-sekolah yang ada.

"Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan," ucap Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Sejumlah murid mempelajari penggunaan laptop di Sekolah Rakyat Ancol, Jakarta Utara. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Esti menyatakan, Komisi X DPR akan memantau proses dan perkembangan kebijakan strategis ini. DPR juga akan memastikan bahwa alokasi anggaran yang memadai, mekanisme transparansi rekrutmen guru, serta keterlibatan masyarakat lokal ada dalam desain kurikulum.

"Jangan sampai sekolah yang dimaksudkan sebagai solusi kemiskinan justru melanggengkan ketimpangan baru di sektor pendidikan," kata Esti.

"Sekolah Rakyat harus menjadi bukti bahwa negara hadir, bukan hanya dengan seragam dan papan tulis, tapi dengan nilai-nilai keadilan sosial, keberpihakan, dan harapan masa depan," pungkasnya.