Pimpinan Komisi XIII DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Rampung Sebelum Reses

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua DPP NasDem Martin Manurung dalam jumpa pers Kongres III Partai NasDem di JCC, Senin (28/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPP NasDem Martin Manurung dalam jumpa pers Kongres III Partai NasDem di JCC, Senin (28/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Martin Manurung mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat segera dituntaskan tahun ini, bahkan sebelum masa reses DPR dimulai. Ia berharap pembahasan RUU tersebut dapat berjalan cepat hingga dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Martin mengatakan, RUU Masyarakat Adat merupakan amanat konstitusi yang hingga kini belum dituntaskan. Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat hukum adat telah diatur dalam konstitusi, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui undang-undang.

"Ini adalah amanat konstitusi yang tertinggal ini. Yang harus kita penuhi, karena memang konstitusi kita mengakui masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, dan diamanatkan dalam undang-undang, kita belum selesaikan," kata Martin.

Ia menyoroti pembahasan RUU Masyarakat Adat yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama 18 tahun. Martin mengingatkan agar pembahasan tersebut tidak kembali berlarut-larut hingga memasuki tahun ke-19.

Suasana rapat koordinasi Baleg DPR dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Foto: Nathania Shakira/kumparan

Martin juga mengingatkan bahwa RUU Masyarakat Adat merupakan janji politik yang telah disampaikan sejak 2014, tetapi belum terealisasi. Ia menilai penyelesaian RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR sebagai lembaga legislatif dalam memenuhi amanat konstitusi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat adat.

Dalam proses pembahasannya, Martin menyebut DPR telah melakukan berbagai kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat adat di sejumlah daerah. Kunjungan tersebut antara lain dilakukan ke Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Sumatera Barat, hingga Toba.

Menurutnya, rangkaian pertemuan tersebut telah memberikan bekal yang cukup bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Masyarakat Adat. Ia meminta agar pertimbangan politik dalam pembahasan tetap diperhatikan tanpa menghambat kemajuan penyusunan regulasi.

Martin berharap pemerintah dapat merespons pembahasan RUU tersebut secara cepat, termasuk menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM), sehingga proses legislasi dapat segera dilanjutkan.

"Dan mudah-mudahan kalau ini berjalan cepat, pemerintah juga bisa menanggapi cepat dengan DIM, jangan-jangan sebelum kita reses ini sudah bisa bawa ke paripurna untuk pengesahan," tuturnya.

Ia pun mengajak seluruh anggota DPR untuk menjaga semangat dalam menuntaskan RUU Masyarakat Adat, mengingat lamanya rancangan tersebut berada dalam Prolegnas dan pentingnya pemenuhan hak masyarakat adat melalui kepastian hukum.

Reporter: Nathania Shakira