Pimpinan KPK Dukung Luhut: Digitalisasi Akan Buat OTT Tak Ada Lagi

Johanis Tanak melambaikan tangan sebelum dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal pernyataannya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). Johanis membela Luhut yang menyebut KPK tak melulu melakukan OTT karena bisa membuat citra negara jelek.

Saat itu Luhut berbicara dalam konteks penguatan digitalisasi akan menutup celah korupsi, sehingga meminta KPK tak sedikit-sedikit melakukan OTT yang mencoreng citra negeri.

"Kalau menurut saya pribadi, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri, Beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi," kata Tanak kepada wartawan, Rabu (21/12).

Tanak meminta agar pernyataan Luhut itu tidak disalahartikan. Sebab, maksud dia, setelah digitalisasi dilakukan, maka kemungkinan korupsi semakin kecil.

"Jadi jangan disalahartikan maksud Beliau, karena kalau birokrasi pemerintah sudah digitalisasi, maka kemungkinan tidak ada lagi urusan dengan pemerintahan yang perlu bertatap muka, dengan demikian kecil kemungkinan terjadinya Tipikor dan dengan sendirinya kecil kemungkinan adanya tindakan tangkap tangan (T3)," ucap Tanak.

"Kalau banyak yang kena T3, berarti pelayanan birokrasi masih belum bagus, untuk itu beliau mengharapkan dengan menggunakan digitalisasi pada birokrasi, maka diharapkan tidak ada lagi T3," sambung Tanak.

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan Usai Hadiri Acara Stranas PK, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Dalam pernyataannya, Luhut meminta KPK untuk tidak melulu mengandalkan upaya penindakan atau operasi tangkap tangan (OTT). Sebab OTT dinilai malah membuat nama negeri jelek.

Penyataan Luhut disampaikan dalam sambutan peluncuran aksi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024.

Dalam salah satu pernyataannya, Luhut menilai OTT yang kerap dilakukan komisi antirasuah juga punya dampak buruk. Sehingga, ia bilang, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.

"OTT, OTT itu kan ndak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," kata Luhut.

Dia lebih menekankan untuk dilakukannya pencegahan, seperti melakukan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Namun belakangan, pernyataannya itu menuai banyak kritik dari berbagai pihak.