Pimpinan KPK Johanis Tanak Analogikan OTT dengan Tukang Parkir Motor

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dijumpai wartawan usai mengikuti fit and proper test Capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mewacanakan akan 'menutup' operasi tangkap tangan (OTT) jika kembali terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya. Hal itu sempat disinggungnya saat menjalani fit and proper test Capim KPK di Komisi III DPR RI, Selasa (19/11).

Menurutnya, OTT merupakan tindakan yang telah diatur secara matang dan perlu strategi dalam menjalankannya. Tanak pun menyinggung bahwa hal itu tak sesuai dengan konsep tangkap tangan dalam KUHAP.

"Nah, sekarang kita baca KUHAP apa yang dimaksudkan dengan tertangkap tangan? Suatu peristiwa yang seketika itu pelakunya ditangkap dan menjadi tersangka, ya, kan?" kata Tanak kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Jika merujuk KUHAP, tangkap tangan seharusnya tak ada perencanaan yang disiapkan untuk menjerat seseorang menjadi tersangka. Berbeda dengan OTT yang direncanakan.

"Adakah perencanaannya? Tidak. Kalau suatu peristiwa dan tertangkap tangan adakah perencanaannya? Tidak ada perencanaan untuk menangkap suatu peristiwa yang seketika itu," ucap dia.

"Suatu peristiwa yang seketika itu pelakunya ditangkap bagaimana mau ada [perencanaan]? Itulah dibilang tertangkap tangan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Tanak kemudian menganalogikan peristiwa tertangkap tangan itu dengan tukang parkir saat menindak pelaku pencurian motor. Menurutnya, semua pihak boleh saja menangkap pelaku pencurian motor tersebut.

"Misalnya, Mbak punya motor parkir, Mbak masuk dalam toko, ada tukang parkir, dan tanya orang lain tentang mengambil motor itu. Begitu dia bawa, langsung tukang parkir tangkap tangan," ujarnya.

"Nah, itu yang dibilang tertangkap tangan. Siapa saja boleh melakukan penangkapan, bukan harus aparat penangkapan, dan tidak ada perencanaan," kata dia.

Sebelumnya, Tanak menilai OTT salah kaprah. Bahkan, dia menjanjikan jika terpilih menjadi Ketua KPK, OTT tak akan diterapkan.

Tanak mengaku sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan lain di lembaga antirasuah. Namun, mayoritas pimpinan menilai perlu ada OTT.

"Tetapi seandainya saya bisa menjadi, mohon izin, jadi Ketua saya akan tutup, close! karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Tanak disambut tepuk tangan di ruangan Komisi III DPR RI.

"Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu, itu seperti yang saya katakan kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan logika," tandasnya.