Pimpinan MPR Masih Bahas Polemik Pelantikan Tamsil Linrung

Wakil ketua MPR RI Syarif Hasan (tengah) saat menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri. Foto: Darin Atiandina/kumparan

MPR akan menuntaskan polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yakni dari Fadel Muhammad menjadi Tamsil Linrung. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan pelantikan Tamsil akan dibicarakan dengan seluruh pimpinan fraksi di MPR.

Hal itu, kata Syarief merupakan hasil rapat pimpinan MPR tentang masalah penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung.

“Akan kita tuntaskan masalah tersebut. Nanti akan ada pembahasan khusus ini (penggantian Fadel dengan Tamsil, red)” kata Syarief kepada wartawan, Selasa (28/2).

"Akan dibicarakan bersama-sama dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR,” imbuh politikus Demokrat ini.

Syarief menjelaskan dalam rapat pimpinan MPR, Senin (27/2) kemarin tak dibahas secara khusus pergantian Fadel. Namun, ia memastikan permasalahan itu akan segera diselesaikan.

"Tidak ada pembicaraan khusus masalah itu. Namun, lanjutnya, masalah itu akan dituntaskan,” ungkap Syarief.

Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Tamsil Linrung, usai diperiksa penyidik KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ketua DPD RI La Nyala Matalitti juga telah mengingatkan MPR untuk segera melantik Tamsil. Menurutnya, DPD RI sudah bersurat ke pimpinan MPR agar pergantian itu dilaksanakan.

MPR belum melantik Tamsil karena menunggu proses hukum Fadel Inkrah. Namun menurut pakar hukum tata negara Refly Harun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Menurutnya proses politik tidak boleh dicampuri dengan proses hukum.

“Coba bayangkan, masa putusan DPD, DPR, dibawa ke pengadilan. Kalau memang sudah hasil keputusan sidang paripurna ya harus dilantik,” kata dia.

Sebelumnya, Tamsil Linrung menggantikan posisi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI Fadel Muhammad. Penggantian itu dilakukan pada Agustus 2022 dalam sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

"Maka pimpinan DPD RI pada sidang kali ini menyepakati penarikan tersebut. Untuk itu dalam sidang kali ini kita perlu melakukan pemilihan Wakil Ketua MPR utusan DPD RI untuk mengisi kekosongan posisi tersebut," tutur La Nyalla.

Putusan ini digugat oleh Fadel. Selain menggugat ke PN Jakpus, Fadel juga melapor ke Bareskrim Polri. Namun, gugatan di PN Jakpus tak diterima.