Pimpinan MPR soal Retreat Kepala Daerah: Kebijakan Pusat-Daerah Harus Sejalan

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno usai Focus Group Discussion (FGD) di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/12/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi rencana retreat untuk calon kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Eddy mendukung penuh kegiatan ini.

Menurut Eddy, inisiatif Presiden Prabowo melaksanakan retreat kepala daerah bakal jadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah meski kepala daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda.

“Kebijakan pembangunan di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus seiring sejalan dan saling sinergis. Kita ingat bahwa when politic ends, administration begins," kata Eddy kepada wartawan, Rabu (15/1).

"Pilpres dan Pilkada sudah selesai dan retreat adalah memastikan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan apalagi kepentingan pribadi,” tambah dia.

Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Politikus PAN ini menyebut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Baik pemerintah daerah dan pusat.

“Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan juga sudah sampaikan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Pesan ini harus sampai kepada seluruh kepala daerah tanpa kecuali,” kata Eddy.

Eddy mengatakan, retreat juga menjadi ajang menyamakan persepsi, langkah dan kecepatan dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Dalam hal ini saya kira penyamaan persepsi, langkah dan kecepatan “berlari bersama” antara Pak Prabowo dan para kepala daerah itu penting sehingga retreat ini saya anggap sangat strategis sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wakil Ketua Umum PAN ini.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, rencana ini bertujuan agar pembangunan yang dijalankan kepala daerah terpilih selaras dengan pemerintah pusat.

“Biar kompak, biar paham arah pembangunan negara. Terus apa yang menjadi prioritas-prioritas Presiden,” kata Hasan di Kemenkomdigi, Jakarta Pusat pada Senin (13/1).

Menurut Hasan, kegiatan itu akan diurus oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan melibatkan pihak Istana.