Pimpinan MPR Tak Keberatan Naik Transportasi Umum: Asal Fasilitasnya Sudah Siap

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid diminta sikapnya mengenai usulan agar pejabat sebaiknya menggunakan transportasi umum. HNW menyebut, dirinya siap naik transportasi umum bila layanannya sudah siap.

“Kalau transportasi umumnya sudah siap kenapa tidak,” kata HNW di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (31/1).

“Anda lihat sekarang, ke sini (Gedung DPR-MPR), transportasi umumnya dari mana? Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti di-bully lagi ‘itu pada telat’,” tuturnya.

Suasana di Halte Transjakarta Puri Beta 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/1/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Usulan para pejabat naik transportasi umum diutarakan ketua umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro. Menurutnya, transportasi umum di Jakarta sudah memadai, sehingga pejabat tak perlu lagi menggunakan mobil pribadi dan kawalan patwal untuk pergi ke tempatnya bekerja.

"Di Kota Jakarta, semua perumahan dan kawasan permukiman sudah dilayani angkutan umum. Setiap keluar dari hunian di Jakarta, tidak sampai 500 meter kita dipastikan mendapatkan halte atau bus stop angkutan umum," kata Tory.

"Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT," katanya.

Tory menilai, pejabat publik harus menjadi pelopor angkutan umum. Atau setidaknya minimal sekali seminggu membaur dengan masyarakat. Ini penting agar pejabat tahu kondisi transportasi umum.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," jelasnya.