Pimpinan MPR Temui JK, Bahas Badan Penerimaan Negara-Demokrasi

22 Mei 2024 16:56 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sambangi kediaman Jusuf Kalla di Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sambangi kediaman Jusuf Kalla di Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama dua wakilnya Ahmad Basarah dan Syarif Hasan menyambangi rumah Jusuf Kalla (JK). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini.
ADVERTISEMENT
Pertemuan digelar di Brawijaya No 6, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/5). Usai pertemuan tertutup itu, ada 3 hal yang dibahas.
Pertama adalah perihal JK yang menyetujui dibentuknya Badan Penerimaan Negara, yang gagasannya pernah disinggung Prabowo.
"Ini juga setuju dengan gagasan Pak Prabowo dengan adanya Badan Layanan Penerimaan Negara. Beliau [JK] mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan itu dipegang oleh lebih dari 3 orang. Tapi di kita dari mulai penerimaan negara, pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh satu. Saya kira gagasannya sangat baik sehingga kami harapkan ke depan pelaksanaan bisa lebih baik," terang politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet di kediaman JK, Rabu (23/5).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sambangi kediaman Jusuf Kalla di Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Hal kedua yang dibahas adalah perihal masih perlu diperbaikinya sistem hukum Indonesia agar lebih ramah terhadap investor. Dia berharap pemerintah ke depan bisa lebih baik dari Vietnam.
ADVERTISEMENT
"Lalu kemudian juga pemilu yang lebih efisien. Diharapkan pemilu mendatang lebih efisien, murah, kemudian tepat sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold," tutur Bamsoet.
JK pun menyebutkan Indonesia perlu perencanaan jangka panjang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol jalannya pemerintah. Tanpa itu katanya bagaimana bisa mengontrol pemerintahan demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
"Saya terima kasih atas kunjungan silaturahmi Pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang, dan bagaimana Indonesia lebih baik. Karena tidak ada yang inginkan Indonesia lebih buruk kan. Jadi kami berpikir bahwa Indonesia itu harus lebih baik. Untuk indonesia lebih baik, langkah-langkah apa yang harus diperbaiki, yang tidak sesuai, kemudian apa yang harus dilakukan yang selanjutnya," sebut JK.
ADVERTISEMENT