Pimpinan Serikat Buruh Temui Jokowi Bahas Aksi May Day di Tengah Corona

Massa buruh berdemonstrasi di depan Gedung DPR-MPR RI, Senin (20/1). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

3 Pimpinan organisasi buruh baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (22/4). Mereka yang bertemu yaitu Presiden KSPSI Andi Gani Nena, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.

Ada sejumlah hal yang dibahas dengan Jokowi. Salah satunya, aksi jelang Hari Buruh atau May Day yang digelar 30 April mendatang. Aksi tahun ini agak berbeda karena di tengah wabah corona.

"Juga menghadapi May Day ini tadi juga kami sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi langsung," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena usai pertemuan.

Demo buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menolak RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Foto: Raga Imam/kumparan

Andi tak menjelaskan respons Presiden terkait aksi yang dilarang oleh polisi tersebut. Namun, dia menyebut aksi yang digelar pastinya akan memperhatikan protokol kesehatan demi mengindari penularan virus corona.

"Kami juga memperhatikan betul anjuran pemerintah mengenai social distancing. Dan juga May Day. Sedang dibahas betul oleh kami semua pimpinan buruh mengenai risiko tertularnya penyakit corona. Ini menjadi bahasan bagaimana teknisnya," ujarnya.

Namun, Andi menjelaskan, kepastian aksi May Day tergantung kebijakan Presiden Jokowi, khususnya soal pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi May Day salah satu menyoroti pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

Andi mengatakan, dalam waktu dekat, Jokowi akan mengumumkan sikap terkait RUU Cipta Kerja. Hal inilah yang menjadi pertimbangan buruh apakah akan melanjutkan aksi atau tidak.

"Kita menunggu pengumuman presiden dulu. Kami sudah mengerti apa yang akan disampaikan, tapi biar Presiden yang akan menyampaikan, kemungkinan besok akan disampaikan mengenai Omnibus Law," ujarnya.

Andi kemudian menjelaskan sudah menyampaikan permintaan para buruh pada Jokowi langsung. Misalnya terkait aspirasi bagaimana menghadapi gelombang PHK, penyelesaian pembayaran THR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia hingga polemik Omnibus Law.

"Nah, ini menjadi perhatian semua. Dan juga mengenai kenapa serikat buruh begitu keras menolak Omnibus Law cluster ketenagakerjaan. Itu yang kami bahas secara terbuka tadi," paparnya.

======

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.