Pj Gubernur DKI: Penghitungan Suara Harus Transparan, Jangan Ada Kecurangan

Apel Gabungan TNI-Polri dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Monas pada Senin (25/11/2024). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, meminta kepada jajarannya agar melakukan pengawasan secara transparan dan adil, terutama saat tahap penghitungan suara Pilkada Jakarta. Hal itu guna mengantisipasi kecurangan.

"Proses penghitungan suara harus transparan, tanpa celah untuk kecurangan atau tekanan guna menjaga integritas hasil Pilkada," kata Teguh dalam kegiatan Apel Gabungan TNI-Polri dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Monas pada Senin (25/11).

"Pengamanan di setiap TPS dan lokasi penghitungan suara harus lebih dioptimalkan secara netral, sigap dan profesional," lanjut dia.

Apel Gabungan TNI-Polri dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Monas pada Senin (25/11/2024). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Agar pengawasan dapat berjalan maksimal, Teguh meminta agar aparatur pemerintahan dan jajaran TNI Polri dapat memperkuat sinergitas. Selain itu, dia juga meminta agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan situasi Pilkada yang kondusif.

"Utamanya pada warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, turut menciptakan suasana yang damai demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak, menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi Kota Jakarta," ucap dia.

Dari Pemprov Jakarta, total 3.838 personel yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan. Mereka akan disebar ke sejumlah titik untuk melakukan pengawasan tahapan Pilkada yang dimulai dari tahap persiapan, distribusi logistik, hingga penghitungan suara.

"Mari kita bersama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi," kata dia.