PKB Bakal Gelar Muktamar di Bali, Undang PBNU?

Ilustrasi PKB Foto: Fitra Andrianto/kumparan

PKB akan menggelar Muktamar ke-6 di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Akankah mereka mengundang elite PBNU dalam momen tersebut?

Wakil Sekretaris Organizing Comitee (OC) Muktamar, Zainul Munasichin, menjelaskan, para peserta muktamar berasal dari utusan DPC hingga Badan Otonom (Banom) di tingkat DPP.

"Ya, peserta muktamar PKB itu yang ikut di dalam muktamar, yang peserta muktamar, yang mutamirin istilahnya, itu adalah utusan-utusan DPC, utusan-utusan DPW, pengurus DPP, dan pimpinan badan otonom partai di tingkat pusat. Itu yang akan menjadi peserta resmi di dalam persidangan-persidangan muktamar," kata Zainul dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (12/8).

Zainul menjelaskan, Muktamar PKB merupakan forum tertinggi. Sehingga ia juga mengundang seluruh pihak yang mencintai PKB dan seluruh lapisan masyarakat.

"Jadi siapa pun yang cinta kepada PKB, para mukhibbin PKB dari seluruh lapisan masyarakat, dari seluruh penjuru Nusantara, kita dengan senang hati welcome untuk kita terima dengan baik di Muktamar PKB 2024," ucap dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpidato saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (21/8). Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Terkait organisasi masyarakat (ormas) seperti PBNU, Zainul menegaskan bahwa Muktamar PKB adalah domain partai politik.

"Untuk tokoh-tokoh secara personal, secara kultural Nahdlatul Ulama akan kita undang," tandas dia.

Belakangan hubungan PKB dan PBNU tengah memanas. Elite PBNU seperti Ketua Umum Gus Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kerap beradu argumen dengan elite PKB seperti Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ataupun Waketum Jazilul Fawaid.

Urusannya, PBNU menilai PKB sudah keluar dari khittahnya. Sementara PKB merasa urusan parpol dan ormas itu berbeda, jadi meminta PBNU tak ikut campur.

Misalnya soal Pansus Angket Haji yang dipersiapkan untuk mengkritisi dan mendalami pelaksanaan haji 2024 dan soal alih kuota tambahan ke haji khusus.