PKB Ingin Jatah Menteri Sejalan Penempatan Pimpinan Komisi di DPR

Suasana sidang paripurna ke-2 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2019-2020 di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Saat ini DPR sedang menyusun pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Setiap fraksi di DPR akan mendapatkan jatah menempati pimpinan 17 AKD yang terdiri dari 11 komisi dan 6 badan/mahkamah.

Ketua Fraksi PKB Cucun Syamsurijal menyarankan agar pembagian komisi bisa sejalan dengan jatah menteri yang didapat. Misalnya, jika PKB mendapat jatah pimpinan Komisi VI yang membidangi Infrastruktur dan Transportasi, maka jatah menteri perhubungan atau menteri PUPR berasal dari PKB juga.

"Bisa plotting dari sekarang karena sesuai kesepakatan di koalisi, tadi kesepakatan biar solid semua. Siapa yang menempati kabinet ini sesuai leading sectornya (di Komisi), saling menjaga," kata Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Namun, kata Cucun, siapapun kader Partai yang menjadi pimpinan AKD, diharapkan keputusan-keputusannya bisa mendukung percepatan kesejahteraan pembangunan masyarakat, sesuai visi misi Jokowi.

Lebih jauh, Cucun mengungkapkan, pembahasan perihal posisi menteri dia mengaku belum mendapatkan informasi. Namun dia menduga, komunikasi sudah ada di level ketua umum Parpol.

"Ranah ketua umum itu, ketua umum yang tahu," sebutnya.

Sebelumnya PKB mengincar pimpinan di tiga komisi, yaitu Komisi V membidangi Transportasi dan Infrastruktur, Komisi VI membidangi BUMN, UMKM, Perdagangan dan Investasi; dan Komisi X yang membidangi Pendidikan, Seni, Budaya dan Olahraga.

PKB merupakan partai dengan peraih kursi kelima terbanyak dalam Pileg 2019 lalu. PKB meraih 58 kursi di Senayan, dibawah NasDem, Gerindra, Golkar dan PDIP.