PKB: Muktamar Tak Bahas Konflik dengan PBNU

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri dan Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid menyanyikan mars PKB dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional PKB di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, memastikan konflik PKB dan PBNU tak akan dibahas dalam Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang.

"Terkait tadi mengenai isu terakhir (mengenai konflik antara PKB dan PBNU) kami tidak ada agenda itu (dibahas dalam Muktamar PKB)," katanya saat jumpa pers di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Minggu (11/8).

Hal yang dibahas dalam Muktamar PKB berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Partai Politik. Beberapa di antaranya adalah pemilihan Ketua Umum PKB, pengesahan program kerja PKB, strategi pemenangan Pilkada 2024 dan perkembangan arah partai politik Indonesia menuju tahun 2029.

"Kami PKB ini tetap by law, by regular itu kami mengacu pada UU Partai politik nomor 2 tahun 2011," katanya.

Konferensi pers hasil Mukernas PKB di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menurutnya, seluruh kebijakan politik PKB tidak berkaitan dengan PBNU. Hal ini karena PBNU merupakan suatu organisasi masyarakat. Seluruh aktivitas PBNU juga diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2017 tentang ormas.

"Ormas itu UU yang mengaturnya UU 16/2017, tidak ada kaitan secara kebijakan policy atau struktur antara ormas dengan partai politik," katanya.

"Kami jelaskan itu tidak ada kaitan antara ormas dengan partai politik. Maka yang kita bahas ini adalah agenda politik, bukan agenda-agenda ormas yang kita bahas nanti di Muktamar PKB," katanya.

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Minggu (11/8/2024). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Sebelumnya, hubungan antara PKB dan PBNU kian memanas beberapa pekan terakhir. Mulai dari pembentukan pansus Haji di DPR oleh Ketua Tim Pengawas Haji DPR yang juga menjabat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

PBNU kemudian membuat tim khusus untuk mengembalikan PKB ke jalan yang benar sesuai dengan keyakinan NU.

PBNU gencar memanggil mantan pengurus PKB hingga kader PKB yang memiliki hubungan dengan Cak Imin untuk dimintai keterangan terkait tudingan perebutan PKB saat konflik 2008 silam.

Beberapa di antaranya adalah eks sekjen PKB Lukman Edy, eks anggota DPR RI fraksi PKB, yang kini menjadi kader partai NasDem, Effendi Choirie.

PBNU juga memanggil Sekjen PKB saat ini, Hasanuddin Wahid atau Cak Udin. Namun Cak Udin tidak memenuhi panggilan tersebut.