PKB soal Usul Gubernur Dihapus: Angkat Gubernur Jenderal Setingkat Menteri

Daniel Johan, Wasekjen PKB Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Wasekjen PKB Daniel Johan menjelaskan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar menghapus jabatan gubernur yang dinilai tak efektif.

Menurut Daniel, jabatan gubernur bisa digantikan dengan gubernur jenderal setingkat menteri. Pengangkatan pun ditunjuk langsung Presiden.

"Yang utama anggaran yang begitu besar terbuang sia-sia, salah satu alternatifnya nanti cukup diangkat secara langsung gubernur jenderal setingkat menteri oleh presiden," kata Daniel saat dihubungi, Selasa (31/1).

Daniel Johan menilai, akan lebih efektif bila dana pemerintah pusat bisa langsung tersalurkan ke kabupaten atau kota tanpa melalui gubernur. Adapun untuk melancarkan aliran dana, jumlah anggota DPR di dapil-dapil bisa ditambah.

"Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif," ungkapnya.

"Jadi anggaran lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun yang ada bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten atau kota, nanti DPRD di tingkat provinsi bisa naik menambah jumlah DPR RI dan DPD," lanjutnya.

Penghapusan jabatan gubernur akan berimbas pada sejumlah Undang-undang yang harus direvisi termasuk soal Pilkada. Daniel menyebut, lewat DPR pihaknya akan mendalami usul tersebut.

"PKB akan diskusikan dan konsultasikan dengan berbagai pihak, kita akan dorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan usulan ini," pungkasnya.

Cak Imin Minta Jabatan Gubernur Dihapus

Menurut Cak Imin, jabatan gubernur tidak terlalu berfungsi karena hanya sebagai sarana penyambung antara pemerintah pusat dan daerah.

Cak Imin menuturkan anggaran untuk gubernur besar. Tetapi ia memandang, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

Ia mengungkap usulan tersebut masih dalam tahap kajian oleh para ahli, namun memastikan PKB akan memperjuangkan gagasan untuk menghapus jabatan gubernur.