PKB Tepis Isu Matahari Kembar: Konstitusi Kita Hanya Mengenal Presiden-Wapres

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid saat dijumpai usai acara pelantikan Pimpinan MPR 2024-2029, Jakpus, Kamis (3/10/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menepis isu mengenai matahari kembar di puncak pemerintahan saat ini.

Isu mengenai matahari kembar ini berembus usai sejumlah menteri kabinet Merah Putih sowan ke kediaman pribadi Presiden RI ke 7 Joko Widodo di Solo saat momen Lebaran lalu.

“Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden,” kata Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/4).

Isu matahari kembar ini muncul setelah dua menteri Kabinet Merah Putih yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut Jokowi sebagai “bos mereka” dalam kunjungan halal bihalal ke kediaman mantan presiden itu di Solo.

Menurut Jazilul, tidak perlu ada kecurigaan berlebihan terhadap agenda silaturahmi para menteri tersebut. Ia menyebut bahwa publik seharusnya bisa membedakan mana peristiwa politik, dan mana yang murni tradisi sosial.

“Sudahlah kita tidak usah mempolitisir halal-bihalal, publik sudah bisa menilai semuanya. Mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halal-bi-halal,” ujarnya.

Soal penggunaan istilah “bos”, Jazilul menganggap hal itu sebagai ekspresi personal dan bukan persoalan yang perlu dibesar-besarkan.

“Ya bos itu apa sih? Ibu juga bos, ayah juga bos. Kalau begitu kalau atasan ya atasan kita. Kalau adik kita yang bukan bos. Ini kan soal bahasa saja,” kata dia sambil tersenyum.

“Ambil positifnya saja. Bahwa silaturahmi itu positif kepada siapapun. Kepada siapapun itu positif yang namanya silaturahmi. Makanya jangan politisasi halal-bihalal,” tutupnya.

Jangan Politisasi Silaturahmi

Jazilul juga menambahkan agar publik tak perlu mempolitisasi kunjungan para menteri itu.

“Sudahlah kita tidak usah mempolitisir halal-bi-halal, publik sudah bisa menilai semuanya. Mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halal-bi-halal,” katanya.

“Ambil positifnya saja. Jadi masa iya sih seorang menteri tidak boleh halal-bi-halal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok,” ujarnya.

Sementara soal anggapan Jokowi sebagai 'bos', seperti yang diucap Budi Gunadi Sadikin dan Trenggono, Jazilul menjawab santai.

“Ya bos itu apa sih? Ibu juga bos, ayah juga bos. Kalau begitu kalau atasan ya atasan kita. Kalau adik kita yang bukan bos. Ini kan soal bahasa saja,” ujarnya.