PKS: Bravo Jokowi yang Bicara Keras Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Kongres Notaris Dunia Ke-29 di Jakarta, Kamis (28/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PKS mengapresiasi penolakan Presiden Jokowi terhadap wacana amandemen UUD 1945 yaitu soal usul perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan apabila Jokowi tak bersikap, maka usulan amandemen UUD 1945 akan semakin berkembang dan liar.

"Bravo untuk Pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas karena ini masalah yang sangat fundamental. Kalau Pak Jokowi enggak punya sikap tegas maka ini akan terus berkembang menjadi sesuatu yang bencana. Karena jadi liar ini, awalnya GBHN, presiden dipilih MPR, tiga periode. Nah, saya apresiasi Pak Jokowi," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Senin (2/12).

Meski begitu, Mardani meminta agar Jokowi segera melakukan konsolidasi dengan partai koalisinya untuk menahan sejumlah usul amandemen UUD 1945 yang dianggap tak perlu.

"Saya ingin pak Jokowi menindaklanjuti dengan bukan cuma tegas menampar atau apa. Dicek konsolidasi di koalisinya untuk tidak mengungkap isu-isu yang membuang energi sosial masyarakat dan berbahaya bagi legacy Pak Jokowi," kata dia.

Menurutnya, dari sejumlah usulan yang berkembang, Jokowi menjadi pihak yang paling dirugikan dengan adanya wacana amandemen UUD 1945 ini. Ia menyebut publik dapat mengartikan usulan itu muncul lantaran Jokowi ingin kembali menjabat.

Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Tetapi isu ini memang menohok Pak Jokowi. Karena publik menafsirkan Pak Jokowi yang mau 3 periode karena beliau yang lagi berkuasa," tutur dia.

"Jadi cari muka atau tidak pokoknya Pak Jokowi yang kena getahnya. Makannya dia harus secara tegas menegaskan itu. Saya apresiasi tetapi tindaklanjuti dan usahakan," tutup Mardani.