PKS Dorong Tokoh Muda di 2024: Ada Anies, Emil, Ganjar, tapi AHY Terlalu Muda

kumparanNEWSverified-green

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Tifatul Sembiring Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Tifatul Sembiring Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pilpres 2024 masih lama, tapi kontestasi perlu persiapan. Apalagi sudah ada beberapa survei yang merilis tokoh-tokoh potensial yang bisa menggantikan Presiden Jokowi.

PKS menilai sudah saatnya kandidat pada Pilpres 2024 adalah tokoh muda, karena saat ini hampir sebagian besar ketua umum partai besar di Tanah Air sudah berusia lanjut.

"Pada 2024 Jokowi sudah dua periode dan secara konstitusi sudah tidak bisa maju lagi, sementara ketua partai-partai besar sudah berumur," kata Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumatera Bagian Utara, Tifatul Sembiring, saat deklarasi pasangan calon gubernur Sumbar Mahyeldi-Audydi di Padang, Minggu (9/8) dilansir Antara.

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, 24 Juli 2019. Foto: Antara Foto/Puspa Perwitasari

Menurut dia, pada 2024 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sudah mendekati usia 80 tahun, Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sudah lebih 70 tahun, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Ia melihat hingga saat ini belum ada kandidat yang benar-benar kuat dan masih simpang siur.

"Memang ada nama Anies Baswedan namun diserang terus secara politik. Ada pula Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Kalau Agus Harimurti Yudhoyono malah terlalu muda, kalau di Sumbar ada Irwan Prayitno yang sudah profesor."

- Tifatul Sembiring

Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Presidential Threshold

Terkait dengan mekanisme pencalonan, Tifatul Sembiring mengungkapkan pasal 6 ayat 2 UUD 1945 menyatakan partai politik dan gabungan partai politik berhak mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Dia mendorong presidential threshold diturunkan dari syarat sekarang sebesar 20 persen kursi DPR.

"Jadi secara aturan tidak ada syarat 20 persen di sana, itu hanya strategi partai besar saja agar partai kecil tidak bisa mencalonkan kandidatnya," katanya.

Ia menilai penyederhanaan jumlah kandidat pada pilpres di tanah air belum cocok karena Indonesia luas ada 17 ribu pulau, 800 lebih suku dan bahasa yang beragam.

"Ini belajar dari pilpres 2019 Indonesia terbelah begitu keras karena hanya ada dua pasang calon," katanya.

Mantan Menteri Kominfo itu melihat kendati saat ini masih 2020, tapi pembahasan soal pilpres 2024 sudah harus dimulai karena empat tahun itu sebentar.

"Masa itu amat cepat berlalu, saya saja jadi Menteri Kominfo lima tahun rasanya sebentar saja," katanya.