PKS Ingatkan Jokowi: Reshuffle Kabinet Jangan Sekadar Berbagi Kue Kekuasaan

Presiden Jokowi hadiri Konferensi Khusus Memperingati 30 Tahun Hub Asean-RRT secara virtual di Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat. Reshuffle diperkirakan berlangsung pada awal Desember 2021.

Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari, mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Bukan menjadi ajang berbagi kekuasaan pada partai koalisi.

“Sebagai partai di luar pemerintahan dan menjadi bagian bersama masyarakat yang mengawasi jalannya pemerintahan, tentu kita mendesak dan berharap perombakan kabinet dilatarbelakangi kepentingan perbaikan kinerja untuk melayani masyarakat, bukan sekadar utak-atik berbagi kue kekuasaan,” kata Ahmad kepada kumparan, Selasa (23/11).

Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah. Misalnya, pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, kebutuhan lapangan pekerjaan hingga kasus korupsi yang masih marak.

“Apalagi saat krisis pandemi seperti saat ini, ketika publik berharap agar keadaan ekonomi mereka semakin baik, lapangan kerja semakin terbuka, ada peran serta langsung negara membantu mereka, tidak ada korupsi yang dilakukan,” ucap Ahmad.

Ia berharap para pejabat tidak hanya mendahulukan kekuasaan. Namun turut memikirkan masyarakat dengan menyelesaikan berbagai permasalahan.

“Berharap para pejabat publik untuk memikirkan masyarakatnya, bukan sekadar kepentingan pribadi dan kelompoknya semata dengan ajang bagi kekuasaan semata,” ucap dia.

Reshuffle saat ini diduga akan mengakomodir PAN. Hal ini bisa berdampak pada kekuatan oposisi yang semakin melemah, karena PAN sebelumnya menjadi partai oposisi.

Wasekjen DPP PKS Ahmad Fathul Bari. Foto: Dok. Pribadi

Ahmad menilai, pelemahan oposisi sudah terjadi sejak lama. Hal itu terbukti di DPR yang saat ini didominasi partai koalisi pemerintah.

“Kalau soal oposisi, sejak sebelumnya, kursi di parlemen mayoritas memang diisi oleh parpol yang berada di dalam pemerintahan.” Jelas Ahmad.

Meski begitu, Ahmad menegaskan sikap PKS tetap menjadi oposisi dan terus melakukan kontrol terhadap pemerintahan saat ini.

“Itulah salah alasan mengapa kami hari ini tetap berada di luar, karena publik berharap ada parpol yang mengawasi jalannya pemerintahan melalui parlemen, dan di luar parlemen bersama masyarakat luas yang ikut mengawasi, sehingga demokrasi kita berjalan dengan baik, walaupun kondisi saat ini banyak mengalami penurunan,” tutup dia.