PKS Ingatkan Jokowi soal Janji Menteri Tak Rangkap Jabatan di Parpol

Pelantikan Pejabat Negara Oleh Presiden (Foto: Biro Pers Setpres)

Ada dua menteri di Kabinet Kerja yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai, keduanya adalah kader Golkar. Yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham merangkap jabatan sebagai Korbid Kelembagaan Golkar.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai persoalan reshuffle memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun, kata dia, publik masih ingat dengan janji Presiden Joko Widodo soal menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai.

“Tentu publik akan mengingat janji kampanye dulu apa, bagaimana, dan itu juga akan menjadi tolok ukur untuk memilih di 2019,” kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dok. MPR RI)

Hidayat melanjutkan, sikap inkonsistensi Presiden terkait rangkap jabatan akan mempengaruhi kesadaran berpolitik masyarakat dalam Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019. Menurut dia, janji Presiden Jokowi yang diingkari tersebut berdampak negatif terhadap demokrasi Indonesia.

“Saya khawatir kalau kemudian demokrasi tidak dipercaya karena janji kampanye tidak dilaksanakan. Saya khawatir nanti semakin banyak yang golput dan semakin banyak yang tidak percaya demokrasi,” kritik Hidayat.

“Kita ingin demokrasi kita berkualitas dan agar rakyat masih percaya demokrasi dan tidak memilih jalan anarki, jalan radikalisme, dan itu semuanya harus kita hindari,” imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Dia menambahkan, PKS sama sekali tidak iri dengan adanya rangkap jabatan yang terjadi kabinet. Menurutnya, PKS tetap konsisten sebagai partai di luar pemerintahan atau oposisi.

“Sikap PKS jelas kami berada di luar kabinet. Bagi partai lain yang meminta (jatah menteri) itu silakan dikomunikasikan ke Pak Jokowi dan silakan Pak Jokowi memberikan jawaban kepada apa yang menjadi harapan dari rekan partai yang berkoalisi dengan Pak Jokowi, yang mengusung beliau menjadi presiden dulu,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mempertahankan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian karena sisa masa jabatan Kabinet Kerja yang kurang dari 2 tahun lagi. Butuh waktu untuk penyesuaian lagi jika mengangkat menteri baru.