PKS: Kalau Jiwasraya Ditutup-tutupi, Malah Ada Persepsi Pemerintah Terlibat

Presiden PKS Sohibul Iman di Rapat Kerja PKS, Kamis (5/12/2019). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Presiden PKS Sohibul Iman masih berharap DPR membentuk Pansus agar kasus Jiwasraya bisa diusut dengan lebih menyeluruh. Sohibul menyatakan, fraksi PKS di DPR akan terus melobi agar usulan Pansus Jiwasraya bisa disetujui dalam rapat paripurna.

"Tentu fraksi akan terus melakukan lobi lobi politik ya, dan kita berharap pimpinan bisa memproses sesuai dengan SOP yang selama ini berjalan," kata Sohibul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, seusai bertemu Delegasi International Islamic Forum Of Parliament, Kamis (13/2).

Sohibul juga tak mempermasalahkan jika awalnya ada fraksi yang setuju pembentukan Pansus Jiwasraya namun belakangan berubah sikap. Bagi Sohibul dalam politik, perubahan sikap itu adalah hal yang biasa.

Meski begitu, Sohibul mengatakan PKS tetap mengajak agar fraksi pendukung pemerintah yang getol menolak Pansus dan mengusulkan Panja melihat kasus Jiwasraya secara objektif.

"Sekalipun mereka bagian dari pemerintahan, kita yakin kan kalau mereka ikut di sini justru banyak hal ya akan membantu pemerintah. Karena kalau ini ditutup-tutupi, nanti akan ada persepsi bahwa pemerintah terlibat dong, buktinya enggak mau kok, dibikin terbuka," kata Sohibul.

"Justru kalau dibuka, itu akan memberikan dukungan yang positif bagi pemerintah, bahwa pemerintah tak terlibat di situ," sambungnya.

Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Senada dengan Sohibul, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut, PKS akan terus berupaya agar usulan Pansus Jiwasraya ditindaklanjuti. Persoalan apakah nantinya PKS dan Demokrat akan kalah voting dalam paripurna DPR penentuan Pansus adalah sebuah risiko.

Meski begitu, dia meminta agar usulan itu dibahas dulu di paripurna. Jangan sampai belum dibahas namun sudah dicegah.

"Kami akan menerima dan menghargai demokrasi. Tapi paling tidak dan yang penting harus diproses dulu secara peraturan perundang-undangan. Jangan terkesan sebelum proses demokrasi sudah dijegal duluan itu tidak boleh," kata Jazuli.