Politik
·
27 Juli 2019 16:12

PKS: Kalau Menteri Jokowi Sontoloyo dan Genderuwo Akan Kami Santap

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PKS: Kalau Menteri Jokowi Sontoloyo dan Genderuwo Akan Kami Santap (437299)
Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Presiden terpilih Joko Widodo masih menyusun struktur kabinet pemerintahan keduanya bersama partai koalisi. Sebagai partai di luar pemerintah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan agar Jokowi dapat menciptakan stuktur terbaik tanpa tekanan sejumlah pihak terkait.
ADVERTISEMENT
"Masyarakat berharap wujud pemerintahan yang kuat. Pak Jokowi, masyarakat ingin menteri yang kompeten bukan tekanan kiri kanan," kata Mardani dalam diskusi 'Utak Atik Manuver Elite' di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).
Mardani menuturkan, jika Jokowi memilih menteri yang kurang kompeten, partainya siap untuk mengkritik dengan kritis. Hal itu dilakukan demi kemajuan demokrasi Indonesia.
"Kalau menteri sontoloyo apalagi genderuwo akan berat. Kami akan santap, pastikan euforia sibuk demokrasi untuk memajukan kesejahteraan umum," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Jokowi akan memilih sosok yang telah berjuang sejak awal memenangkannya. Namun, kata dia, Jokowi ingin menteri dengan kriteria berani dan berintegritas.
"Ya pastilah terutama partai KIK, kan presiden juga sudah minta namanya kemarin untuk posisi dan berapa jumlahnya, itu hak presiden. Jadi kita harus hormati betul dalam menentukan menteri yang jelas menteri-menteri yang diinginkan Jokowi, kriteria jelas, berani, kemudian memiliki kemampuan manajerial dan integritas," ucap dia.
ADVERTISEMENT
Karena itu, Masinton meminta seluruh pihak yang berjasa tak perlu merasa khawatir. Tapi, ia juga meminta agar parpol tak bermanuver untuk mendikte Jokowi dalam menyusun kabinet.
"Kalau yang berjuang dari awal enggak usah khawatir, pasti dapat porsilah. Presiden kan paling paham, tapi kalau untuk mendikte atau bermanuver janganlah. Kita harus hormati betul bahwa beliau yang lebih tahu dalam konteks kebutuhan kerja membangun pemerintahan," ucap Masinton.