PKS: Kartu Prakerja Terbukti Ngawur, Setop dan Segera Perbaiki

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta, kembali menyampaikan kritik terhadap program Kartu Prakerja di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, program ini terbukti tidak tepat sasaran dan asal-asalan.

Kritikan itu menanggapi adanya peserta yang lolos Kartu Prakerja, padahal tidak sesuai dengan kriteria yang diteken Presiden Jokowi yaitu diutamakan para buruh/pekerja yang terkena PHK.

"Ini program yang semakin tampak dilakukan secara ngawur. Sejak awal saya sudah sampaikan kalau program Kartu Prakerja akan salah sasaran karena dipaksakan dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (1/5).

"Terbukti ada sekian peserta yang mengaku di media online, mereka dinyatakan lolos gelombang kedua padahal tidak sesuai kriteria. Mereka hanya ingin mengetahui keakuratan program ini dalam memilih peserta sesuai kriteria, dan terbukti hanya omong kosong keakuratannya," imbuhnya.

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Di sisi lain, menurut Sukamta, pelatihan keterampilan dalam program Kartu Prakerja juga tidak ada kontrol kualitasnya sebagaimana seseorang ikut pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Bahkan, video pelatihan serupa dapat diakses di internet secara gratis.

"Cerita dari orang yang sudah mencoba program ini katanya bisa skip-skip video tutorial. Kemudian ikut ujian ketika skornya bagus, langsung bisa dapat sertifikat tanda lulus. Ini pelatihan apaan, apakah bisa menjamin peserta sudah terampil?," tegas Sukamta.

Bahkan, ada salah satu perusahaan platform digital menyediakan pelatihan Kartu Prakerja berupa paket dasar memancing dan kelautan. Akan tetapi, peserta tidak diajari secara langsung bagaimana cara memancing dengan detail dan modal berupa alat pancing.

"Ini kan jelas pembodohan rakyat dengan pelatihan secara online senilai Rp 5,6 triliun," kata Sukamta.

Sukamta menilai program Kartu Prakerja sejak awal sudah cacat lantaran tidak melibatkan pemerintahan daerah dalam menjaring peserta. Padahal pemda lebih paham kondisi dan kebutuhan SDM di daerahnya.

"Tidak ada semangat otonomi daerah dalam program Kartu Prakerja ini. Padahal di daerah hingga kabupaten/kota ada nomenklatur Dinas Tenaga Kerja. Mestinya pemerintah pusat berpedoman kepada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah sangat jelas membagi urusan antara pusat dan daerah," tutur Sukamta.

"Setop program Kartu Prakerja, fokus untuk atasi COVID-19 secepatnya. Pemerintah jangan semakin bebal dan antikritik soal program kartu prakerja yang jelas terlihat ngawur ini," pungkasnya.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

*****

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.