PKS Khawatir Pilkada Dipercepat September 2024: Masih Dalam Rezim Jokowi

Politikus PKS sekaligus anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera di depan kantor KPU RI, Senin (8/5/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak sepakat dan khawatir Pilkada 2024 dimajukan menjadi September dari rencana awal pada November 2024.

Mardani mengatakan, kekhawatiran itu muncul karena Jokowi masih menjabat Presiden pada September 2024. Baru akan pensiun pada Oktober 2024.

"Saya malah melihat agak khawatir karena kalau dimajukan September berarti masih dalam rezimnya Pak Jokowi gitu lho. Kalau November kan Jokowi sudah tidak lagi berkuasa," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Selasa (24/10).

Politikus PKS itu menilai, jika Pemilu dimajukan pada September, potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Atas hal itu, Mardani meminta agar Pilkada tak dipercepat dan sebaiknya sesuai jadwal.

"Kalau di alasan tidak ada (soal rezim Jokowi) tetapi kami tetap menganggap sebaiknya November saja karena itu jauh lebih baik," tandas anggota komisi II DPR itu.

Presiden Jokowi dan Pj Gubernur DKI Heru Budi meninjau Pasar Palmerah, Senin (26/6/2023). Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Saat ini, Baleg DPR tengah membahas rencana revisi UU Pilkada untuk dimajukan menjadi September 2024. Awalnya, percepatan Pilkada akan diatur dalam Perppu.

Namun, Baleg DPR ingin mempercepat dengan melakukan revisi UU Pilkada.

"Seingat saya, saya kan di Komisi II kita sepakat pemerintah mengambil jalur Perppu, tapi ternyata sekarang ngambil jalur revisi, kenapa enggak komisi II? Karena di Baleg biar lebih cepat," kata Mardani.

"Dari Baleg nanti balik ke Komisi II intinya maju dari November ke September dengan segala turunannya," tandasnya.