PKS Kritik Data eHAC Kemenkes Bocor: Minta Maaf ke Rakyat dan Perbaiki Sistem!

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Istimewa

Anggota Komisi Kesehatan (IX) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritik Kemenkes atas dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC. Sebab kebocoran data berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data COVID-19.

"Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" kata Netty dalam keterangannya dikutip, Rabu (1/9).

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," imbuh dia.

Netty pun mengaku hal ini membuatnya mempertanyakan keamanan data di aplikasi lainnya. Seperti di aplikasi PeduliLindungi yang kini menjadi syarat perjalanan dan banyak aktivitas selama PPKM.

"Bagaimana keamanan data di aplikasi PeduliLindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," tegasnya.

Aplikasi eHAC Indonesia yang dirilis Kemenkes. Foto: Muhammad Fikrie/kumparan

Lebih lanjut, Netty mewanti-wanti jika masyarakat enggan berpartisipasi mengisi data, maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit. Orang yang sudah atau belum divaksinasi corona pun akan sulit dipantau.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh. Apalagi, ia menilai pemerintah harusnya bisa belajar dari berbagai pengalaman kebocoran data.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor HP dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan keamanan data," tutur dia.

Netty mengimbau aparat keamanan untuk mengusut dan terlibat kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum. Adapun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pemerintah harus meminta maaf pada rakyat.

"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaflah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," tandas dia.

Tim peneliti vpnMentor, perusahaan keamanan siber, menemukan pelanggaran data yang melibatkan aplikasi eHAC milik Kemenkes untuk mencegah dan mengendalikan persebaran COVID-19, terutama dari luar negeri. Rupanya, aplikasi eHAC ini tersimpan dalam server yang mudah diakses oleh siapa pun.

Aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC yang dibuat pada 2020 ini oleh Kemenkes bertujuan menampung hasil tes pengguna yang bepergian ke dalam negeri untuk memastikan tidak membawa COVID-19 dan merupakan persyaratan wajib bagi siapa pun yang terbang ke Indonesia dari negara lain.

Tim vpnMentor yang dipimpin oleh Noam Rotem dan Ran Locar menemukan aplikasi eHAC tidak memiliki keamanan privasi data yang tepat. Alhasil, bisa mengekspos data sensitif milik 1,3 juta penggunanya melalui server terbuka.