PKS Kritik Pemerintah Keluarkan Data Kematian dari Indikator Corona: Akal-akalan

Warga berziarah di dekat pusara keluarganya di area pemakaman khusus COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/7). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan COVID-19. Alasannya karena ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Sukamta, mengatakan keputusan itu bisa berbahaya dalam upaya penanganan COVID-19. Ia menilai seharusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data, riset, dan pendapat ahli.

"Jika selama ini Pak Luhut menyatakan kebijakan penanganan COVID-19 sudah berdasar masukan para ahli, apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan COVID-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli," kata Sukamta, Rabu (11/8).

Tak hanya itu, anggota Komisi I DPR ini menilai keputusan itu terkesan upaya pemerintah dalam menutupi manajemen pendataan yang berantakan. Terlebih pemerintah juga berupaya menurunkan level PPKM hanya karena tuntutan yang ada selama ini.

"Saya pikir ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data COVID-19 dari pusat hingga daerah. Sementara pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi," ujarnya.

"Beberapa ahli epidemiologi sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan COVID-19 bisa mengarah kepada pandemic trap atau situasi pandemi yang tidak berkesudahan. Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," tambahnya.

Bahkan dengan dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan COVID-19, Sukamta menilai menjadi cerminan ada sebagian pejabat pemerintah yang punya pikiran tidak percaya dengan COVID-19 atau menganggap pandemi ini sebagai konspirasi.

"Kan ada sebagian masyarakat yang terpapar hoaks menganggap COVID-19 itu konspirasi, sehingga takut ke RS [karena] nanti dicovidkan. Ada yang menolak anggota keluarganya yang meninggal dinyatakan COVID, sehingga terjadi perebutan jenazah di beberapa daerah. Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya COVID-19," katanya.

Ia menegaskan jika ada pejabat yang mempunyai pikiran seperti itu, semestinya tidak masuk dalam Satgas Penanganan COVID-19 karena akan merusak penanganan pandemi di Indonesia.

Petugas mengusung peti jenazah untuk dimakamkan di lahan baru tempat pemakaman umum (TPU) khusus COVID-19, Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (23/7/2021). Foto: Muhammad Iqbal/Antara Foto

Lebih lanjut, Sukamta menilai, semestinya pemerintah segera memperbaiki data COVID-19, bukan malah mengeluarkan salah satu indikator pentingnya.

Ia mengatakan angka kasus kematian adalah indikator utama keselamatan. Banyaknya kematian bisa menunjukkan adanya kelemahan dan masalah yang harus segera ditangani dan diantisipasi supaya tidak bertambah jumlah kematian.

"Banyak laporan dari lembaga independen yang mengkritisi data pemerintah masih belum mencakup data kondisi riil di lapangan. Saya kira akan lebih baik jika data dikelola secara transparan dan jujur. Karena ini terkait dengan nyawa manusia dan masa depan anak bangsa. Belum ada kata terlambat untuk segera melakukan pembenahan data COVID-19," pungkasnya.