PKS Kritisi Gabungnya Prabowo-Sandi ke Kabinet Jokowi: Berbahaya

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PKS menanggapi langkah Presiden Jokowi yang sudah mengajak Prabowo-Sandi bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahwa fenomena tersebut cukup membahayakan demokrasi. Sebab, mengurangi kekuatan oposisi.

Bukan tanpa sebab, dalam negara demokrasi tetap membutuhkan oposisi sebagai check and balance.

"Secara personal kita sih mendoakan secara amanah, sukses tapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat eksperimen Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan dan Pak Sandi buat saya ini berbahaya untuk demokrasi, " kata Mardani dalam akun YouTube PKS TV yang dikutip kumparan, Sabtu (26/12).

Akibat penggabungan koalisi tersebut suara-suara atau gagasan dari kelompok oposisi kurang terdengar. Sebab, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Padahal, ada gagasan dari masyarakat yang juga harus diakomodir. Apalagi, jika tak sesuai dengan kebijakan yang diputuskan pemerintah.

Dia mencontohkan seperti Omnibus law. Diputuskan pemerintah tapi mendapatkan penolakan dari banyak kelompok masyarakat.

"Hampir semua kemauan pemerintah dan koalisi dilakukan dengan pendekatan pokoknya kami lebih besar. Makanya di Perppu Corona, PKS sendiri yang nolak," ujarnya.

"Di UU Omnibus law PKS dan Demokrat jadi kita sangat lemah di oposisi. Walaupun suara kita teriak tapi kalau kita ambil keputusan mekanisme konstitusional selalu kita kalah," tambahnya.

Padahal, secara etika dan logika sudah seharusnya Prabowo-Sandi dan para pendukungnya tetap menjadi oposisi. Sehingga, menjadi penyeimbang pemerintah yang memberikan gagasan-gagasan untuk kemajuan bersama.

"Maka dari itu saya selalu menyatakan etika dan logika politiknya semua partai politik dan figur pendukung Prabowo-Sandi ada di di barisan kami oposisi karena Prabowo-Sandi dapat 44 persen Pak Jokowi 55 persen," ujarnya.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melambaikan tangan seusai memberikan keterangan pers. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

"Pak Jokowi ingat loh di 2014 54 persen sekarang 55 persen cuma naik 1 persen itu bukan prestasi luar biasa yang incumbent," katanya.

Dalam konteks ini, PKS tak akan terpengaruh. Meski suara oposisi kecil, dia menegaskan bahwa partainya tetap berada di jalur tersebut. Hal ini agar Indonesia menjadi negara demokrasi yang berada pada jalurnya.

"Kalau tidak ada oposisi, tidak ada check and balance, tidak ada yang jagain. Kasian, publik akan ada satu kondisi di mana penguasa itu betul-betul merasa menjadi penguasa tunggal, tidak ada yang kontrol, dan itu jadi tirani dan itu berbahaya,"

"Coba kalau semua gabung ke Pak Jokowi, kita akan dicoret jadi negara demokratis. Ini negara tidak demokratis, ini negara yang jauh dari prinsip demokratis. Adanya PKS justru membuat Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis," pungkasnya.