PKS Minta Jokowi Tegas soal Mudik dan PSBB: Masalah Ekonomi Bisa Diatasi

Foto udara ribuan kendaraan pemudik tujuan Sumatra antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (1/6/2019) dini hari. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kasus positif corona di Indonesia grafiknya menanjak terus karena pemerintah dinilai lambat dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan. Salah satunya soal PSBB dan mudik.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai sikap pemerintah seperti ini bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tapi juga ekonomi. Mardani mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan penanganan COVID-19.

"Ayo masih ada waktu, ambil keputusan tegas. Keselamatan nomor satu. Ekonomi ditangani dengan seksama agar tidak masuk krisis," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (20/4).

Mardani mengatakan pemerintah tidak punya roadmap yang jelas dalam menetapkan pencegahan penyebaran COVID-19. Misal, masalah mudik yang tak dilarang, dan PSBB yang ternyata mobilitas warga masih tinggi.

"Tegas jelas roadmapnya, jelas anggarannya dan jelas pelaksanaannya. Kasus mudik yang berubah-ubah dan penerapan PSBB yang belum lancar, bukti tidak satunya suara pemerintah. Belum lagi cerita Kartu Prakerja yang ramai," jelas Mardani.

"Zaman Bu Siti Fadilah (eks menteri kesehatan tahun 2004) menangani flu burung dan H1N1 di mana tiap rumah sakit rujukan diberi alat test dan ventilator membuat penanganan tidak birokratis dan efektif," ujarnya.

Mardani menambahkan, pemerintah juga terlambat melibatkan lembaga yang berkompeten untuk membantu penanganan corona seperti Eijkman.

"Dulu Lembaga Eijkman sejak awal dilibatkan bersama beberapa pakar dari universitas," lanjutnya.

Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Minggu (29/3/2020) Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Karena itu, bagi Mardani, kritikan yang muncul seperti disampaikan Jusuf Kalla adalah benar. Bahkan, kata dia, pemerintah tidak hanya lamban dan tidak tegas, tapi juga minimnya tim pakar.

"Pak Jusuf Kalla top. Pemerintah bukan cuma kurang tegas tapi tidak di-back up tim pakar yang memadai sehingga roadmapnya tidak jelas," tutupnya.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.