PKS Minta Menag Ajak Iran-Turki Komplain Saudi soal Dana Masyair

30 Mei 2022 15:30
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Rapat Haji Komisi VIII dan Menag Gus Yaqut, Senin (30/5/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Rapat Haji Komisi VIII dan Menag Gus Yaqut, Senin (30/5/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta Kemenag tak diam saja menanggapi adanya biaya tambahan dari Arab Saudi untuk paket Masyair jemaah Haji 2022.
ADVERTISEMENT
Dana masyair adalah dana tambahan yang diminta Saudi untuk pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama 4 hari. Indonesia harus membayar Rp 1,4 triliun. Dana ini jadi salah satu komponen penambahan anggaran haji total Rp 1,5 triliun yang diajukan Kemenag ke DPR.
Bukhori meminta Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan komplain secara resmi, bahkan mengajak negara-negara lain yang juga merupakan pengirim jemaah haji terbanyak seperti Turki dan Iran.
"Kita ingin tanya kita ada nota komplain resmi enggak [terkait] harga-harga itu? Supaya ke depan jadi pelajaran. Bahkan kalau tidak, kita bisa buat suatu konsorsium antar pelaku haji misal Indonesia, Turki, Iran untuk peninjauan kebijakan-kebijakan," kata Bukhori dalam rapat Komisi VIII dengan Kemenag di DPR, Senin (30/5).
ADVERTISEMENT
"Ini kalau bisa dipelopori Pak Menteri bagus. Kalau kita beri nota keberatan dan jauh dari kebiasaan, kita punya hak komplain," imbuh dia.
Bukhori menyoroti biaya haji sudah ditetapkan dalam Kepres pada 29 April 2022. Sehingga biaya haji 2022 sudah tertuang dalam dokumen yang merupakan tanggung jawab negara.
Bukhori tak setuju apabila tambahan dana tersebut dibebankan pada BPKH.
"Ketika keliru atau kurang cermat pemerintah harus ambil alih selesaikan soal ini. Karena pembahasan di DPR sudah panjang dan detail. Termasuk biaya Masyair. Waktu itu ajukan 1531 Riyal lalu alami perbedaan angka, berarti ini persoalan kecermatan," ujarnya.
"Usulan Rp 1,4 triliun untuk biaya jemaah haji reguler yang akan dibebankan kepada nilai manfaat haji saya kira perlu diskusi panjang. Menurut kami uang di BPKH baik manfaat atau pokok, semua uang jemaah. Bukan yang berangkat [tahun ini saja], tapi yang sudah mendaftar," tandas dia.
Politisi PKS, Bukhori Yusuf. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Politisi PKS, Bukhori Yusuf. Foto: Dok. Istimewa
Sebelumnya, Gus Yaqut mengajukan tambahan anggaran dana Rp 1,5 triliun untuk Haji 2022 ke DPR. Salah satunya dikarenakan ada aturan baru dari Arab Saudi terkait paket layanan di Masyair baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebesar Rp 1,463 triliun.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ia mengungkap ada kekurangan dana terkait petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU sebesar 2.388.412,83 Riyal atau sekitar Rp 9,187 miliar.
Adapun biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya yang harus landing dulu di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp 25,7 M. Sehingga total kekurangan haji yakni sekitar Rp 1,5 triliun.
Gus Yaqut menerangkan pihaknya sudah bernegosiasi dengan Arab Saudi terkait tambahan dana layanan Masyayir senilai Rp 1,4 T. Namun sikap Arab Saudi tegas sehingga dana tersebut harus dibayarkan agar jemaah Indonesia bisa berangkat haji 1443 H/2022 M.
Kebutuhan anggaran tambahan dana haji diajukan Kemenag ke Komisi VIII DPR. Foto: Youtube/@Komisi VIII DPR RI Channel
zoom-in-whitePerbesar
Kebutuhan anggaran tambahan dana haji diajukan Kemenag ke Komisi VIII DPR. Foto: Youtube/@Komisi VIII DPR RI Channel
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·